PR Negeri Kita: (2) Politik yang koruptif

Politik identik dengan kekuasaan. Tujuan utama dari politik adalah bagaimana melanggengkan kekuasaan. Namun demikian apakah ketika sudah berkuasa terus dapat memuaskan orang yang berpolitik? Tentu saja tidak karena setelah itu muncul rentetan kepentingan sebagai teman sejati politik itu sendiri.

Nah politik juga dapat diartikan sebagai kepentingan. So siapa yang kepentingannya dapat diakomodir dalam negara ini maka harus terjun dalam bidang politik. Jika tidak maka seseorang yang punya kepentingan namun apolitis seharusnya siap untuk diabaikannya kepentingannya.

Celakanya di negeri kita ini kepentingan yang mengendarai politik adalah kepentingan golongan tertentu dan motif utamanya adalah ekonomi. Kalau untuk ekonomi semua rakyat Indonesia sih pasti baik, tapi bagaimana kalau motif ekonomi golongan tertentu itu yang mendasari untuk berpolitik.

Konstelasi berpolitik yang berakar pada pemenuhan kepuasan ekonomi itu kemudian melahirkan politik sebagai pekerjaan (profesi) dan politik yang koruptif. Lebih parah lagi di negeri kita ini pejabat politik sebagai kepala pemerintahan di daerah banyak yang tersandung kasus korupsi. Dari data Media Indonesia per 8 Maret 2011 “Sampai sekarang jumlah kepala daerah, gubernur dan bupati/wali kota, yang telah menjalani pemeriksaan di KPK sebanyak 17 gubernur dan 158 bupati/wali kota,” (http://www.mediaindonesia.com/read/2011/03/08/208590/16/1/17-Gubernur-dan-158-BupatiWali-Kota-Tersandung-Dugaan-Korupsi).

Korupsi tidak hanya ada di pemerintah daerah, namun juga di pemerintah pusat juga terjadi. So di negera kita ini korpusi telah menjadi masif, tanpa kendali, melibatkan klusi aparat pemerintah-lembaga penegak hukum-dan pebisnis. Korupsi tidak kian redup karena impelentasi law enforcement yang rendah dan rendahnya komitmen politik dalam pemberantasan korupsi. Mengutip dari Antaranews tanggal 8 November 2009, dalam diskusi “Politik, Korupsi, dan Ujian Pemerintahan SBY Jilid II” yang digelar Pengurus Cabang Istimewa Muhamadiyah London bersama Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) UK dan Persatuan Pelajar Indonesia United Kingdom (PPI UK) bertempat di KBRI London. Diskusi menghadirkan tiga pembicara dari kalangan mahasiswa di antaranya kandidat PhD bidang ilmu hukum di University of Dundee Mohamad Mova Al Afghani, ahli politik ekonomi dari University of Exeter Intan Syah Ichsan, dan kandidat PhD bidang antropologi di University of Sussex Amich Alhumami. Pernyataan yang patut digarisbawahi antara lain:

Amich Alhumami: praktik korupsi menjadi sedemikian kompleks ketika terkait dengan politik dan kekuasaan serta menyangkut pejabat tinggi negara, tokoh politik, dan partai politik.
Mohamad Mova Al Afghani: krisis kepercayaan pada institusi penegakan hukum di Indonesia berada pada titik kulminasi.Makelar Kasus (Markus) merupakan fenomena sistemik dalam penegakan hukum di Indonesia. Alih-alih menangkap orang yang mengaku mempersiapkan uang suap untuk penegak hukum, pemerintah berlindung di balik hukum positif dan melukai rasa keadilan masyarakat.
Syah Ichsan: kemelut KPK dan Kepolisian yang hendaknya dilihat sebagai rangkaian kasus dana talangan Bank Century, yang mengandung kejanggalan dan sengaja ditenggelamkan oleh perseteruan dua lembaga negara penegak hukum.

Itulah PR kedua negeri ini.

PR Negeri kita: (1) Infrastruktur yang membunuh

Cerita tentang PR negeri kita kita mulai dengan Infrastruktur yang membunuh. Mengapa diberi judul ” infrastruktur yang membunuh“. Secara harfiah memang benar bahwa buruknya infrastruktur di negeri ini telah membuat banyak jiwa melayang sia-sia. Jalan yang rusak dan berlobang, jalan sempit dan berkelok-kelok, marka jalan yang kabur, rambu-rambu lalu lintas yang kurang “visible”, jembatan patah dan sebagainya adalah sekian banyak “pembunuh” di jalan raya. Secara konotatif infrastruktur di negeri kita telah membunuh daya saing bangsa ini, bayangkan perusahaan mana yang mau investasi kalau hanya untuk mengirim barang perlu waktu tempuh yang lama. Selain itu ongkos yang ditanggung juga cukup mahal oleh karena pemborosan BBM dan pungli di berbagai pos. dan akhirnya kita telah tertinggal dengan bangsa lain di Asia.

Tengok saja kasus beberapa kasus besar di darat seperti antrian kendaraan belasan kilometer di Merak di bulan Maret 2010, perbaikan jalan tol merak yang tidak kunjung usai, amblasnya jalan di Tanjung Priok, dan kebakaran di bawah jalan tol Jakarta Utara. Di dalam kota jakarta waktu tempuh dari satu tempat ke tempat lain semakin lama, bahkan untuk sampai di tempat kerja para pekerja di jakarta perlu waktu sampai 2 jam. Hal ini karena kurangnya fasilitas transportasi masal yang dapat menunjang kebutuhan warga jakarta. Di laut kasus kecelakaan tenggelamnya kapal-kapal seperti cerita yang timbul dan tenggelam dan mudah dilupakan.

Infrastruktur memang berkembang, kalau kita tengok pada awal tahun 1980-1990 an jalan tol di tengah kota belum ada. Stasiun Kereta api (above the ground) semacam Gambir, Cikini , Gondangdia, Juanda belum ada. Prasarana kelautan berupa dermaga dan kapal-kapal barang dan penumpang juga berkembang. Kemajuan negeri kita memang ada dan bukannya jalan di tempat.

Namun jika dikaitkan dengan permasalahan kinerja maka infrastruktur maka harus diakui bahwa manajemen infrastruktur kita memang kurang bagus. Akar permasalahan infrastruktur terletak pada:
1. Lemahnya implementasi program pemerintah di bidang infrastruktur;
2. Sinergi yang kurang padu antar lembaga kementerian yang mengurusi infrastruktur;
3. Bobroknya mental birokrat yang sampai sekarang masih mencari peluang korupsi di balik proyek pemerintah;
4. Mental birokrat yang tidak pernah malu jika mengalami kegagalan;
5. Lemahnya koordinasi pemerintah pusat dan daerah;
6. Responsivitas yang rendah dalam hal penanganan masalah;
7. Politik anggaran yang kurang pada antar moda;
8. Audit kinerja yang kurang intensif dan dan tidak ditindaklanjutinya rekomendasi Pemeriksa intern maupun ekstern

Terkait dengan infrastrukur saya tertarik dengan editorial Media Indonesia seperti tertulis di bawah ini.

Dari www.mediaindonesia.com ” Tragedi Infrastruktur Kamis, 07 April 2011 00:00 WIB”

INFRASTRUKTUR adalah tragedi yang semakin membelenggu Indonesia. Jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, tidak bertambah dalam jumlah maupun kualitas. Bahkan, jalan raya sebagai contoh, di seluruh Nusantara lebih banyak yang rusak daripada yang baik.

Sulit dibayangkan dengan infrastruktur yang compang-camping seperti saat ini, Indonesia mampu bersaing secara global. Setidaknya ada pemborosan Rp37 triliun dari sisi biaya angkutan akibat buruknya infrastruktur yang berimplikasi pada naiknya biaya produksi dan harga barang.

Mutu dan jumlah infrastruktur yang terus memburuk bertolak belakang dengan peningkatan APBN dari tahun ke tahun. Tahun 2004 belanja APBN kita adalah Rp430 triliun.

Sekarang, 2011, belanja APBN kita sudah Rp1.200 triliun. Terjadi peningkatan APBN tiga kali lipat dalam tempo tujuh tahun.
Ironi terbesar dan sekaligus tragedi adalah uang yang terus membengkak di kantong negara hanya mengakibatkan kemerosotan jumlah dan mutu infrastruktur. Pasti ada kesalahan yang sangat fundamental dalam politik infrastruktur.

Anggaran yang terbatas jadi kambing hitam. Dari kebutuhan dana infrastruktur yang mencapai Rp1.400 triliun hingga 2014, pemerintah mengklaim hanya mampu menyediakan 19,6%-nya atau sebesar Rp274 triliun. Sisanya dilemparkan ke swasta.

Tetapi hasilnya tidak seperti harapan. Soalnya, masih ada ganjalan investor untuk masuk ke proyek infrastruktur.
Salah satunya soal pengadaan lahan yang tidak segera direspons. UU tentang pengadaan lahan bagi kepentingan umum tak kunjung terbit.

Dalam pembangunan jalan, misalnya, pemerintah begitu terfokus pada jalan tol dan melupakan jalan-jalan nontol yang menjadi bagian dari tanggung jawab negara terhadap rakyatnya.

Pembangunan infrastruktur tidak bisa ditunda lagi. Mustahil memiliki daya saing nasional apalagi global kalau infrastruktur buruk, tersendat, bahkan terputus.

World Economic Forum menempatkan Indonesia di bawah negara-negara tetangganya soal kualitas infrastruktur. Indonesia mendapat skor 3,7 dari maksimal 7 poin, lebih rendah ketimbang Thailand (4,9) dan Malaysia (5,5).

Peringkat itu seharusnya membuat pemerintah terpicu. Keterbatasan anggaran dan ruang fiskal yang sempit jangan jadi alasan untuk malas mencari terobosan untuk membangun infrastruktur.

Pemerintah harus ingat, tanpa ketersediaan infrastruktur, sulit bagi Indonesia menaikkan daya saing menuju keterbukaan pasar ASEAN pada 2015.

Apa kita mau hanya jadi pasar ekspor negara lain?