Bunga di tumpukan sampah

Sampah dan bunga adalah suatu hal yang berbeda. Pada umumnya orang akan mengasosiasikan sesuatu yang tidak berguna, buruk, dan bau sebagai sampah. Namun, bunga memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sampah. Bunga adalah simbol keindahan, simbol kesegaran dan simbol masa depan. Pendeknya sesuatu yang baik dapat dikaitkan dengan bunga.

Jika dua hal tersebut sangat berbeda maka pertanyaannya adalah: Apakah bunga dapat tumbuh di tumpukan sampah? jawabnya tentu beragam namun saya memilih jawaban “iya”.

Tumpukan sampah, seburuk-buruknya pada dasarnnya adalah nutrisi bagi perkembangan segala jenis tetumbuhan. Tumpukan sampah sangat kaya akan nutrisi. Namun demikian tentu saja Tumbuhan tersebut harus pandai memilah-milah zat nutrisi, jika tidak maka racun yang akan terserap oleh tumbuhan tersebut.

Nah di lingkungan kerjapun keadaannyaa dapat dianalogikan sama.  Pada setiap lingkungan kerja tentu saja ada faktor impurities seperti yang dicontohkan sebagai sampah tadi.  Lingkungan kerja yang yang sangat buruk dapat diibaratkan sebagai tumpukan sampah tadi. Sadar atau tidak, lingkungan yang buruk akan berpengaruh terhadap cara kita bekerja. Lingkungan kerja membuat kita bisa menjadi hebat bisa pula menjadikan kita seperti sampah.

Menjadi bunga adalah suatu pilihan. Walaupun hidup dari tumpukan sampah, jika sejatinya kita ingin menjadi bunga yang mekar harum bersemi tentu saja bisa.  Faktor penting yang harus dijaga adalah ” selektif”.  Selektif dalam mengambil nutrisi dan membuang faktor-faktor yang menjadi racun. Menjadi selektif tentu saja harus diikuti dengan “memilih”.  Memilih hal yang baik, meninggalkan hal yang buruk.

Dengan melakukan hal di atas maka seandainya kita bunga, maka kita akan berwarna merah menyala di tumpukan sampah.

Sekedar Slogan untuk KRL Jabotabek

Tulisan ini hanyalah kritik kecil untuk KRL Jabotabek.  Kebetulan saya adalah pengguna kereta KRL jabotabek  jurusan Depok Kota/tanah Abang. Saya ingin mengatakan bahwa KRL Jabotabek adalah suatu bisnis besar yang harus dikelola secara profesional. KRL jabotabek melayani ratusan ribu komuter dari pusat kota ke daerah pinggiran dan sebaliknya.  Bisnis besar ini sebagai seharusnya digerakkan untuk menjawab  kebutuhan transportasi cepat, pasti, dan nyaman. Karena dengan situasi sekarang, hanya KRL yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. 

“Cepat” dalam artian menjawab permasalahan kemacetan di jalan raya yang membuat transportasi menjadi kontraproduktif. KRL dapat menjawab permasalahan kontraproduktif itu dengan competitive advantage yang tidak dipunyai moda transportasi lain.  Namun demikian PT KRL Jabotabek menurut saya belum memenuhi slogan ini karena banyaknya hambatan di jalan yang membuat perjalan menjadi tidak cepat. Tengok saja hambatan seperti  bentuk persimpangan rel dengan jalan raya, hambatan sinyal yang memperlambat laju kereta dan masih adanya dikotomi “cepat” antara KRL ekonomi dan express.

“Pasti” menurut saya slogan ini yang harus diwujudkan PT KRL Jabotabek pertama kalin. “Pasti” merupakan ‘ultimate obejctive” yang memang paling sulit untuk diwujudkan. Jika ada yang bilang “kepastian yang kutunggu” itu hal yang normal saja.  Untuk KRL hal itu  dirasakan masih jauh panggang dari api. Konsep kepastian dalam pelayanan KRL dapat diwujudkan dengan jam kepastian pemberangkatan dan ketibaan (Departure and arrival) yang pasti.  Saya fikir semua orang tahu dan memahaminya namun memang untuk kondisi sekarang dengan banyaknya masalah yang dihadapi KRL mulai dari infrastruktur rel dan sinyal sampai kepada kondisi kereta yang sudah usang membuat “pasti” sulit untuk diwujudkan.  Namun tidak ada sesuatu yang tidak bisa diaraih apalagi untuk sesuatu yang seharusnya dapat diwujudkan secara logika. “Pasti” memang sudah dibuat dengan jadwal, namun jadwal ini sering meleset.

Terakhir adalah kenyamanan. Nah ini …….. kenyamanan menurut saya dapat dimulai dari hal yang sederhana:

1. Buat Electronic Board yang visible di setiap stasiun yang berisi jadwal kedatangan dan keberangkatan KRL serta tujuannnya. Board ini seharusnya dipasang di tempat yang ramai dengan oarang dan dengan ukuran yang besar sehingga dapat dilihat dengan jelas.

2. Perbaiki kondisi peron yang kusam licin becek dan bau.

3. Tertibkan pedagang asongan

4. Buat semua KRL ber “AC”

5. layani penumpang dengan profesional dan aplikasikan sistem modern dalam pelayanan

demikian mudah-mudahan mencerahkan ….

Ramadhan ku kali ini

Ramahadhan, bulan suci ummat Islam. Bulan yang lebih mulia dari seribu bulan. Di bulan itu semua orang berlomba-lomba mencari pahala. Apapun hal baik sekecial apapun itu, niscaya pahalanya akan dilipatgandakan. Untuk itu menjadi hal yang mulia apabila kita bisa beribadah sebanyak-banyknya.

Menjalankan ibadah puasa di bulan ramadhan adalah kewajiban.  Semua yang merasa dirinya muslim wajib menjalankannya. Walaupun dalam keadaan apapun kita wajib melaksanakannya. Ada hal yang unik di ramadhan kali ini karena dimulai tanggal 1 September, dengan demikian pertanggalan hijriah sama persis dengan tanggal masehi.

Kali ini puasa ramadhan kami jalankan bertepatan dengan alokasi waktu kerja yang sedemikian padat. Seperti rutinitas yang biasa aku jalani, berangkat pagi hari sebelum jam 6 dan pulang ke rumah selepas jam 4. Ini masih untung karena tempat kerja memberikan dispensasi untuk pulang satu jam di awal.

Walaupun demikian puasa kali ini menimbulkan kesan yang lain yang berbeda dengan apa yang aku jalani dulu sewaktu di aussi. Di Jakarta, suasana puasa memang terasa karena banyak rekan-rekan kerja yang juga menjalankannya. Warung dan restoran buka setengah pintu, beberapa rekan yang tidak puasa agak malu-malu mencari tempat sunyi untuk makan siang.  Rasa haus dan lapar tidak begitu terasa karena kerja di tempat yang ber-AC. Beda dengan dulu sewaktu di Aussi, walaupun puasa namun kerja seperti biasa saja. Yang berat hanyalah menahan rasa haus.

Ramadhan kali ini kondisinya agak sama dengan Aussi. selain karena cuaca yang sama-sama panas, waktu ibadah tarawih dan witir nggak bisa dilakukan secara rutin. Kalau di Aussi ada-ada saja yang membuat sibuk mulai wari waktu ujian dan kuliah yang tidak sinkron dengan waktu beribadah, jadwal kerja yang padat juga dirasakan agak mengganggu kekusyukan menjalankan ibadah tarawih. Kalau di Jakarta, yang membuat ibadah menjadi tidak rutin adalah karena kondisi badan yang terasa sangat capek selepas pulang dari tempat kerja. Belum lagi cuaca Jakarta yang panas (maklum di rumah nggak ada ac), menjelang akan tidur kipas angin harus dinyalakan.

Kalau di aussi, forum buka bersama sering diadakan,  di Jakarta wuihhh pastinya akan susah menyelenggarakannya. Akibat dari jalanan yang muacett berat resikonya bisa saja pulang ke rumah sampainya tengah malam. Di bulan puasa ini, orang-orang keluar di waktu yang bersamaan di sore hari, jalanan  menjadi kubangan mobil dan motor tanpa tahu kapan akan bergerak. Mengantisipasi hal ini, aku tancap gas aja menuju busway, walaupun di dalam juga macet tetapi bus yang kita tumpangi tetap bisa bergerak.

Ada hal khusus di tempat yang aku tinggali. Suara deru motor dari  gang sempit  samping rumah dan geledak bunyi mercon dan kembang api selalu terdengar selepas pertengahan bulan ramadhan.

Sebuah tulisan lagi mengenai korupsi

Tulisan kedua kali ini akan membahas mengenai fenomena korupsi yang terjadi di birokrasi pelayanan umum di tiga bidang yaitu perizinan, pelayanan kepabeanan dan cukia serta perpajakan. Sudah lama kita mengetahui bahwa pelayanan umum di Indonesia tergolong sangat payah. Menurut data dari transparency International, Korupsi di Indonesia pada tahun 2007 berada di urutan 143, peringkat yang tidak mengalami peningkatan bahkan turun dari tahun sebelumnya. Semakin tinggi angka itu maka semakin besar tingkat korupsinya. Kualitas birokrasi Indonesia berdasarkan Global Competitiveness Index berada di urutan kesekian, angka yang sangat jauh dari ideal. Kita tidak perlu menyangkal fakta ini, yang harus kita lakukan adalah memperbaiki birokrasi dan menjadikannya ideal dan bermanfaat bagi masyarakat.

Akante rlalu pagi jika membandingkan birokrasi Indonesia dibanding Singapura, apalagi jika membandingkan indeks kompetitif, bagaikan bumi dengan langit. Mengapa birokrasi kita sangat payah? Karena birokrasi kita telah dirasuki unsur korupsi. Birokrasi kita dimasuki pegawai yang hanya berorientasi uang. Mereka ini layak disebut tikus-tikus korup yang setiap saat menggerogoti fungsi pelayanan umum. Tikus-tikus ini akan selalu gemuk selama peraturan mengharuskan masyarakat datang dan mereka serta merta harus rela memberikan segepok uang suap walaupun tanpa keikhlasan.

Kasus suap menyuap di berbagai instansi pelayanan umum sangat kasat mata dan mudah menjumpainya. Mungkin setiap orang pernah mengalami kondisi yang mengaharuskan mereka untuk menyuap. Mengapa aliran uang dari masyarakat ke petugas disebut korupsi? Hal itu karena aliran uang akan berasal dari transaksi yang tidak wajar dan tidak fair. Uang mengalir karena adanya balas jasa atas pelanggaran hukum dan balas jasa atas kemudahan yang diberikan dari kesulitan yang telah diciptakan di institusi-institusi itu. Uang yang dipungut juga tidak masuk ke kas negara melainkan masuk ke kantong tikus-tikus itu. Kasus yang sangat jamak tentang korupsi pelayanan umum di instansi pusat maupun di instansi daerah terjadi di instansi bea cukai, pelayanan surat izin mengemudi di kepolisian, pelayanan perizinan usaha, mendirikan bangunan, lisensi tambang, lisensi kehutanan dan lain-lain.

Mengapa terjadi korupsi yang sistemik di instansi pelayanan umum. Banyak faktor yang menyebabkannya namun causa prima (penyebab utama) terjadinya korupsi itu terletak pada pola fikir dan kultur yang terbangun di otak orang-orang yang bekerja di instansi tersebut. Pola fikir dan mental pegawai di lingkungan pelayanan umum selalu mengasosiasikan tempat kerja sebagai ladang basah nan subur. Pertama kali bekerja di tempat pelayanan umum, di benak calon pegawai adalah bagaimana mendapakan uang yang melimpah. Pola fikir seperti itu ditambah dengan kerjasama antar pegawai dan para bosnya melahirkan korupsi secara sistemik telah menjadi racun yang sangat ganas bagi birokrasi. Birokrasi akhirnya bukan tempat untuk memperlancar urusan tetapi menjadi penghambat urusan dan sekaligus sebagai ATM bagi petugas yang bekerja di sana.

Terus apa yang dilakukan koruptor untuk mendapatkan uang yang tidak halal? Di bidang perizinan, baik di instansi pusat dan di daerah . Contohnya mudah saja, yaitu dengan menunda-nunda urusan perizinan yang sebenarnya sudah lengkap dan eligible untuk diselesaikan. Para petugas yang selalu berfikir uang akan menganggap apa yang dilakukan yang sebenarnya sudah menjadi tugas pokok dan fungsi mereka harus menjadi uang. Jika pihak yang mengurus perizinan tidak memberikan imbalan maka petugas selalu menunda-nunda hingga yang mengurus perizinan akhirnya memberikan uang. Itulah mengapa di masyarakat berlaku jargon “kalau bisa dipersulit mengapa dipermudah?”. Menunda dan mempersulit mereka yang tidak memberikan duit dan mempercepat urusan mereka yang memberikan duit adalah perbuatan korup. Cara lainnya adalah meloloskan perizinan yang tidak memenuhi syarat dengan imbalan tertentu. Biasanya masyarakat yang mau mengurus perizinan akan diberitahu besaran tarif tidak resmi yang nantinya akan masuk ke kantong pribadi para petugas dan pejabat di lingkungan pelayanan umum tersebut. Korupsi di bidang perizinan ini membuat perizinan menjadi mahal dan rusaknya lahan pertambangan dan gundulnya hutan-hutan kita serta sederet bencana alam lainnya.

Di bidang pengurusan impor barang, mungkin lebih gila lagi. Jika perizinan usaha nilainya tidak terlalu besar jika diukur dari nilai nominal uang maka korupsi di bidang bea cukai nilainya sangat fantastis. Masyarakat dan pengusaha yang selama ini tidak diberikan sosialisasi yang nyata tentang peraturan kepabeanan mau tidak mau akan selalu mendapatkan kesulitan melakukan impor barang. Prosedur yang harus mereka jalani sangat rumit hingga untuk memperlancar agar barang mereka agar cepat keluar dari pelabuhan maka tidak ada kata lain selain menyuap petugas. Menunda pengurusan barang bagi pengusaha akan berdampak bagi terlambatnya pengiriman dan membengkaknya ongkos penyimpanan di pelabuhan. Ini tentu akan lebih menguntungkan untuk menyuap apabila urusan mereka tidak ingin dihambaat. Modus lainnya adalah dengan meloloskan barang-barang yang tidak memenuhi syarat dan barang terlarang untuk diimpor. Kerjasama petugas bea cukai dan importir nakal ini tentu saja menguntungkan bagi mereka namun merugikan keuangan negara. Korupsi di area ini membuat birokrasi semain tidak efisien dan sekaligus memperpanjang rantai waktu proses barang hingga sampai ke tangan konsumen. Inilah mengapa kualitas di bidang pelayanan ini sangat rendah.

Di bidang perpajakan korupsi lebih kasat mata dan nilainya lebih besar lagi. Jika selama ini ada beberapa petugas pajak yang ketahuan main mata dengan wajib pajak maka sebenarnya ini belum menggambarkan berapa besar sebenarnya korupsi yang terjadi. Korupsi di bidang pajak merupakan korupsi di sektor penerimaan negara. Pajak memberikan konstribusi sebesar 75% penerimaan negara. Mengingat besarnya uang yang diurus oleh direktorat jenderal pajak ini maka nilai korupsinya pun juga akan sangat besar dibanding korupsi di instansi lainnya. Jangankan para bos/pejabat, kroco (petugas) rendahan saja di pajak kaya. Modus korupsi yang dilakukan fiskus (petugas pajak) adalah dengan memperkecil kewajiban pajak para wajib pajak dengan kompensasi tertentu. Sayang selama ini belum ada institusi pemeriksa yang bisa masuk ke bidang ini untuk mengungkap modus operandi kasus ini, BPK pun belum bisa. Mungkin harus mengunggu petugas KPK untuk memberantas korupsi di tempat ini. Ada hal yang lucu yang benar-benar terjadi di instansi perpajakan dimana pada saat yang sama petugas pajak berperan sebagai konsultan pajak. Dengan ini maka aliran uang dari wajib pajak ke konsultan pajak yang sekaligus menjadi petugas pajak seolah-olah sah karena mereka dibayar bukan sebagai petugas namun sebagai konsultan. Modus ini tentu saja hanya akal-akalan petugas pajak saja. Pegawai di bea cukai dan pajak sesuai dengan reformasi birokrasi sejak tahun 2007 telah mendapatkan penghasilan yang luar biasa besar, dari sisi pengahasilan mereka hanya kalah dari bank Indonesia. Untuk itu tidak ada kata lain untuk instansi ini selain no tolerance for corruption.

Sebuah tulisan mengenai Korupsi

Korupsi di Indonesia telah menjadi budaya, itu kata mas Hardi di stasiun radion Trijaya di acara sketsa negeri pada senin 9 Juni lalu. Jika korupsi telah menjadi budaya maka akan demikian sulit untuk memberantasnya. Pada tahun 70 an, mantan wapres (Hatta) mengatakan hal itu, namun ditolak mentah-mentah oleh Presiden Suharto pada waktu itu.

Benarkah sinyalemen bahwa korupsi itu telah menjadi budaya? Saya rasa iya. Ada banyak bukti yang dapat menjelaskan hal itu. Yang jelas adalah bahwa benang merah dari perbuatan korupsi ini dapat dilihat dari alur berfikir sebagian besar orang Indonesia masa lalu maupun masa kini. Masa lalu mungkin dapat direpresentasikan oleh jatuhnya VOC akibat korupsi yang meraja lela. Sedangkan masa kini, korupsi diperlihatkan oleh zaman orde baru Suharto dan tetap saja terjadi di era reforemasi ini.

Jika korupsi telah menjadi suatu budaya maka alat untuk menyerangnya berupa tatanan hukum yang keras menjadi kurang berarti. Hukum akhirnya hanya mememilki kukuatan di atas kertas yang tidak memilki daya apapun untuk mencegah dan menghukum perbuatan korupsi. Hal ini karena sebagian besar orang Indonesia sudah terlanjur merasa enak dengan korupsi. Hukum tidak mencerminkan niat dan kehendak bangsa ini, namun korupsi telah mendarah daging.

Korupsi juga telah dilakukan secara turun temurun. Bukan hanya turun temurun, anak-anak yang dilahirkan bukan dari orang tua yang korup pun bisa menjadi koruptor, apalagi jika anak itu lahir dari orang tua yang korup. Para orang tua pun bangga sekali jika melihat anaknya sukses dari sisi materi tanpa melihat bahwa uang yang mereka dapatkan itu berasal dari rezeki yang tidak halal.

Korupsi itu sebenarnya memiliki pengertian yang sangat sederhana. Korupsi itu berarti maling, menipu dan tidak amanah. Apapun itu, jika suatu perbuatan masuk unsur-unsur itu maka sudah sepantasnya dapat disebut korupsi. Korupsi pada saat sekarang ini hanya sering dikaitkan dengan keuangan negara yaitu menyangkut suatu pelanggaran peraturan (perundang-undangan), merugikan keuangan negara dan menguntungkan suatu pihak baik pelaku maupun orang lain. Itu hanyalah definisi menurut keuangan negara saja, padahal sebenarnya korupsi dapat diartikan secara lebih luas.

Korupsi adalah mencuri atau mengambil sesuatu yang bukan haknya, memperoleh sesuatu yang bermanfaat baik itu uang dan fasilitas lain tanpa adanya justifikasi yang dapat membenarkan perbuatan itu. Mencuri bisa terjadi dimana saja, namun mencuri yang masuk dalam kategori korupsi adalah mencuri sesuatu yang terkait dengan pekerjaan atau suatu hal yang berada di bawah kepengurusannya. Perbuatan itu dapat juga dihubungkan dengan usaha untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah atas suatu hal yang ada di bawah kepengurusannya.

Hal-hal apa saja yang menghantarkan kita untuk berbuat korupsi. Perbuatan meminta-minta menjadi awal terjadinya korupsi ini. Meminta pada dasarnya suatu perbuatan hina dan tidak pantas karena tidak terkait dengan suatu hubungan timbal balik secara legal dan pantas menurut pengertian umum kemasyarakatan. Jika anda meminta suatu kepada seseorang sementara anda tidak memberikan jasa apapun terhadap orang yang anda mintai maka anda tidak pantas meminta. Meminta dalam hal ini dapat disebut mengemis, dan sayangnya mengemis tidak selalu dipandang hina oleh sebagian besar masyarakat. Lihat saja di sekitar kita, para pengemis dengan hanya bermodal menengadahkan tangan bisa saja memiliki penghasilan yang jauh lebih besar daripada kuli bangunan dan penjual koran. Mengapa mereka melakukannya? Karena mereka tidak lagi memiliki rasa malu. Mengemis, meminta dan mencuri jika dibawa ke area formal (di tempat kerja) akan menyuburkan praktik korupsi.

Rasa malu yang telah hilang dari otak kita membawa kita pada rasa bangga melakukan korupsi. Bangga memiliki kekayaan yang berlebih. Bangga karena memiliki ini dan itu dan setumpuk kemewahan lainnya. Bangga karena tidak ketahuan, bangga pula bisa berderma dan bersedekah, padahal semuanya itu didapatkan dari korupsi. Kita mungkin telah kehilangan rasa malu kepada diri sendiri, kita tidak malu lagi pada Tuhan, apalagi … kita tidak juga punya malu kepada masyarakat sekitar. Masyarakat juga kurang memberikan hukuman sosial yang setimpal kepada koruptor. Kita perlu mendidik msyarakat untuk menghukum koruptor sama dengan maling ayam, sederhana sajaa bagi mereka yang terbukti korupsi selain di penjara maka jidat dan wajah mereka perlu ditato dengan tulisan korupsi dengan huruf besar yang menutupi muka.

Korupsi itu halus dan lembut. Tidak perlu dibungkus dengan kata-kata kasar. Korupsi dengan meminta dan mencuri dapat dilakukan dengan negosiasi dengan kata-kata halus dan manis. Si pejabat senang, si pihak lain yang diuntungkan dari negosiasi itu juga senang karena urusannya lancar. Proses deal/tawar menawar yang lembut ini akhirnya menjadi suatu kebiasaan dan tidak dianggap lagi perbuatan korup. Mereka menjadi kehilangan sensivitas nurani. Bahkan karena halusnya korupsi, hilangnya sensivitas ini membuat orang menganggap apa yang dilakukannya merupakan bagian dari tugas pokoknya sehingga kalau tidak mendapat uang maka mereka (koruptor) itu marah.

Era Baru Gerakan Anti korupsi

Penggeledahan kantor Bea Cukai Tanjung Priok oleh KPK pada Jumat 30 Mei 2008 merupakan awal bagi reformasi birokrasi yang sesungguhnya. Penggeledahan di kantor-kantor pelayanan bea cukai lainnya, dan juga kantor pajak perlu dilakukan lagi untuk memberangus korupsi ke akar-akarnya. Jika dulu kita hanya mendengar dan memperbincangkan korupsi di Bea Cukai di warung-warung kopi maka sekarang kasus itu sudah masuk ke ranah publik yang lebih luas.

Sesungguhnya ini juga telah menjadi konsekuensi bagi para jajaran pegawai negeri yang menjadi target reformasi birolrasi. Tunjangan mereka (DEPKEU – (Pajak, Bea Cukai, DJLK), BPK dan KEHAKIMAN) sudah cukup layak disebut sebagai suatu reward yang pantas. Oleh karena itulah maka punishment atas mereka pun juga sudah pantas diberlakukan. Pendeknya terhadap mereka ini “zero tolerance” merupakan kata-kata yang tidak berlebihan. Gaji plus tunjangan lembaga-lembaga tersebut sudah mencapai taraf yang berimbang dengan sektor swasta, tuntutan kinerjanya pun juga seharusnya disamakan dengan pegawai swasta. Jika selama ini sangat susah untuk memecat PNS yang yang terbukti korupsi, maka di era baru ini sanksi pemecatan dan pidana sudah saatnya diberlakukan.

Dalam kategori pelayanan publik yang terkait dengan penerimaan negara, sektor pajak dan cukai harus diketatkan dengan tidak lagi memberikan ruang untuk bermain. Sudah saatnya membersihkan aparat pajak dan cukai yang kotor dan menggantikan mereka dengan tenaga yang memiliki kejujuran dan integritas yang sangat tinggi. Saya pribadi yakin jika sektor ini dapat ditertibkan maka akan berdampak positif pada penerimaan negara.

Gerakan anti korupsi juga seharusnya dapat menyentuh aparat pemeriksa. Di bidang pengawasan negara, efek jera juga harus diberlakukan terhadap aparat pemeriksa dan pengawas. Kita tidak menutup mata bahwa banyak pemeriksa dan pengawas yang lebih mengedepankan kepentingan pribadi dalam melakukan pemeriksaan. Kedatangan pemeriksa menjadi beban yang harus ditanggung oleh pihak yang diperiksa (terutama beban keuangan). Hingga banyak dari mereka yang bilang, tidak salah saja harus keluar uang apalagi kalau salah………. Lingkaran ini harus diputus dengan cara memecat dan memenjarakan auditor negara yang minta-minta uang. Untuk masuk ke arah ini mungkin masih perlu dua atau tiga langkah lagi. Kalau di Bea cukai sudah dilakukan, kejaksaan juga sudah dimulai , maka direktorat jenderal pajak dan lembaga-lembaga lain semisal BPK, BPKP, kepolisian, dan kehakiman menunggu giliran.

Mengantisipasi Bencana Transportasi Jakarta

Transportasi perkotaan telah menjadi masalah pelik di negara kita ini. Di kota terbesar di Indonesia (Jakarta) hampir setiap orang pernah merasakan stress ketika menghadapi kemacetan yang berlarut-larut di jalan raya. Dalam keseharian kita, tekanan muncul seketika manakala kita keluar dari pintu pagar rumah. Asap kendaraan bermotor roda dua maupun empat membuat dada sesak. Raungan kendaraan bermotor silih berganti memekakkan telinga. Pemandangan di luar ruangan tertutup kabut tebal siang malam.

Sebenarnya ini adalah ironi mengingat Jakarta adalah kota modern dan megapolitan Silih berganti gubernur datang dan pergi namun mereka semua gagal menata transportasi publik yang semakin carut marut. Jangankan untuk kenyamanan, mau bebas macet saja sulitnya minta ampun.

Jakarta sesungguhnya menuju tahap beberapa langkah menuju bencana transportasi dalam beberapa tahun ke depan. Tanda-tanda ke arah itu sangat gamblang. Ruas jalan makin sesaak dan sempit tidak mampu menampung jumlah kendaraan bermotor yang semakin melimpah Jarak tidak lagi berbanding lurus dengan waktu. Hingga bukan lagi mobil yang mengalami kemacetan, namun kendaraan roda dua pun mengalami hal yang sama.

Saat ini tidak ada lagi jalan raya yang nyaman untuk dilalui terutama di jam-jam sibuk pada pagi dan sore hari. Berangkat ke dan pulang dari kantor memerlukan energi yang bahkan lebih besar daripada energi untuk bekerja. Setiap orang yang turun ke jalan kurang lebih mengalami stress yang hampir sama. Di saat mata lelah, konsentrasi menurun kita dihadapkan pada pemandangan luar biasa di jalan raya yang penuh sesak oleh kendaraan.

Hancurnya sistem transportasi di Jakarta tidak mampu lagi mendukung perkembangan kota modern yang membutuhkan sarana transportasi yang efisien dan nyaman. Daya saing Jakarta semakin terpuruk dengan kondisi ini. Bukan hanya dari segi biaya yang perlu dibayar mahal oleh warga kota Jakarta untuk berkendara namun mereka harus membayar mahal atas pemborosan waktu.

Mengapa disebut bencana? Apabila berbagai sarana yang terkait dengan fungsi transportasi mandeg dan ekses transportasi menimbulkan efek negatif yang luar biasa besar maka hal itu sudah pantas disebut bencana transportasi. Bencana transportasi pertama dimulai dari kemacetan secara sistemik. Sistem transportasi tidak berjalan semestinya. Indikator kemacetan sistem tampak dari dari ketidaknyamanan yang luar biasa dan ketidakefisienan transportasi publik. Gabungan dari kedua faktor tersebut terlihat dari banyaknya orang yang memiliki dan menggunakan kendaraan pribadi. Mereka bingung mencari alternatif transportasi yang bisa memenuhi kebutuhan mereka. Di saat tidak ada sarana transportasi publik yang nyaman maka orang-orang akan beramai-ramai menggunakan alat transportasi privat yang ternyata menambah kemacetan.

Jika kita melihat transportasi sebagai suatu fungsi, transportasi eksis untuk memperpendek jarak, waktu dan tenaga (JWT). Transportasi berfungsi normal apabila memberikan kemudahan dari sisi JWT dibandingkan dengan jalan kaki. Nah jika waktu tempuh kendaraan roda empat atau dua lebih lama dibandingkan dengan jalan kaki maka fungsi transportasi tidak dapat disebut normal.

Selain dari faktor kemacetan ekses lainnya adalah polusi udara. Sudah tampak jelas tampak di depan mata asap jelaga yang memenuhi semua ruangan terbuka di Jakarta. Jika anda melepaskan pandangan dari dalam pesawat ke arah kota jakarta. Gedung-gedung tinggi di sekitar jalan Sudirman Thamrin dan Gatot Subroto tampak ditutupi kabut yang pekat. Tadinya saya berfikir kabut tersebut timbul karena pada waktu itu cuaca dalam keadaan mendung, tetapi ternyata pada saat cuaca cerah pun, gedung-gedung tinggi tersebut masih tertutupi kabut tebal berwarna putih kehitaman. Jika dilihat dari dekat gedung-gedung tinggi itu juga kelihatan cepat kusam karena asap polusi. Jika anda perhatikan dengan cermat, beberapa baliho iklan yang baru, tidak beberapa lama kemudian warnanya menjadi kusam. Itu semua karena adalah kabut polusi kendaraan bermotor yang betul-betul sudah sangat parah.

Harapan menuju transportasi yang baik dan efisien terletak pada perbaikan manajemen transportasi umum. Bencana transportasi perkotaan timbul akibat lemahnya pemerintah dalam membuat kebijakan transportasi umum di perkotaan. Pemerintah kota telah gagal mengantisipasi masa depan. Mereka tidak mampu mengantisisapsi hukum supply dan demand. Yang ternyata lebih berat bergerak ke arah demand. Pertambahan jumlah penduduk disertai dengan meningkatnya mobilitas ternyata tidak diimbangi dengan penyediaan transportasi umum yang massif dan efisien.

Jika menilik kondisi persebaran populasi penduduk yang tinggal di daerah pinggiran sementara tempat bekerja mereka berada di tengah kota maka transportasi umum yang masif merupakan suatu keharusan. Jika tidak maka kebijakan alternatif perlu dilakukan dengan menggiring populasi pinggiran menuju tengah kota. Dengan kebijakan ini maka mobilitas menurun.

Perbaikan transportasi umum yang masif bukan dengan mempersempit ruang gerak kendaraan pribadi dengan memperkenalkan busway atau semisal kebijakan three in one. Perbaikan manajemen transportasi dilakukan dengan beberapa metode komprehensif yang meliputi peningkatan dari sisi kualitas pelayanan, kuantitas, insentif dan penegakan hukum.

Kita sebenarnya sering salah mengerti mengenai perbaikan kualitas sering dikaitkan dengan pelayanan ke golongan ekonomi menengah ke atas. Perbaikan kualitas berlaku umum kepada setiap orang. Semua golongan berhak menikmati layanan kelas satu yang prima tanpa peduli dari golongan ekonomi mana. Yang perlu diperbaiki hanyalah perbaikan ekonomi untuk membuat penghasilan rata-rata menjadi meningkat sampai pada taraf yang tidak terlalu sensitif dengan harga tiket angkutan umum. Melihat kondisi sekarang sebagai contoh dimana tarif 1500 rupiah sekali naik maka kereta listrik kelas ekonomi menjadi penuh sesak dengan penumpang. Keadaan ini akan menjadi lebih baik jika tarif dinaikkan tiga atau empat kali lipat per sekali jalan namun jumlah armada dan frekuensi kereta ditambah.

Selain kualitas penambahan kuantitas sejatinya upaya untuk memenuhi kebutuhan standar seperti mobilisasi yang cepat, aman dan nyaman. Sampai saat ini kebutuhan ini belum bisa terpenuhi. Kebutuhan ini khususnya untuk mereka yang tinggal di daerah pinggiran yang hanya dapat dilayani dengan Kereta Listrik AC. Keterbatasan sarana ini mengakibatkan hanya sedikit yang menggunakannya. Pertama karena jalur kereta ini tidak tersebar merata sampai ke beberapa daerah pinggiran. Mereka yang tinggal di daerah selatan seperti misalnya di Ciputat, Ciledug, Jakarta Barat (Kebon Jeruk, Karawaci), Jakarta Timur (Pasar Rebo, Pulogadung, Cakung) tidak bisa menikmati saran ini. Kedua karena frekuensi kereta yang sangat jarang hingga tidak dapat memenuhi kebutuhan skedul perjalanan sebagian besar orang. Pembangunan sistem dan penambahan jalur KRL di beberapa koridor padat menjadi solusinya.

Alternatif berupa kereta listrik tidak harus ditanam di dalam tanah (subway). Mengingat faktor resiko berupa banjir dan blackout listrik sangat besar maka subway bukan pilihan yang baik. Yang perlu dilakukan hanyalah membuat desain KRL yang bagus sehingga memiliki kualitas yang sama baiknya dengan subway. KRL sebaiknya juga saling interkoneksi dengan sistem tiket yang terintegrasi dengan angkutan lainnya seperti bus dan busway sehingga memudahkan para penumpang. Kita tampaknya dapat meniru sistem di negara tetangga negara yang lebih maju seperti di Singapura atau Hongkong.

Untuk transportasi dalam kota maka cara yang ditempuh adalah melakukan revolusi angkutan umum dengan cara mengganti bus ukuran metromini / kopaja dengan bus yang lebih besar yang lebih berkualitas dan tentunya dengan armada yang lebih ramah lingkungan. Memang ini membutuhkan biaya yang besar, namun kalau langkah ini tidak dilakukan terus mau dibawa kemana sistem transportasi kota kita ini.

Pembenahan dari sisi sistem dan penegakan hukum adalah dengan memperketat pengawasan dan perbaikan rambu-rambu lalu lintas di semua jalur. Penataan ulang alur transportasi misalnya dengan memisahkan jalur motor dengan kendaraan lain, menata ulang halte yang sudah demikian kusam dan rusak, serta menghilangkan persimpangan dengan membangun banyak underpass dan jembatan layang. Yang tidak kalah penting juga adalah penempatan rambu-rambu yang lebih jelas, penegakan disiplin lalu lintas serta memperketat persyaratan kendaraan baru.

Lanjutan Petrokrasi

Lanjutan Petrokrasi
Kemiskinan di Venezuela berkurang di bawah pemerintahan Chavez. Berdasarkan statistik resmi, populasi yang hidup dalam kemiskinan yang ekstrem, yang diukur dari pendapatan kas, turun dari 20.3 persen pada pertengahan akhir 1998 menjadi 11.1 persen pada pertengahan akhir tahun 2006. Booming minyak mungkin dapat diharapkan mengurangi kemiskinan. Pertanyaan nyata adalah apakah pendapatan itu akan berkelanjutan. Weisbrot mengatakan bahwa dia yakin hal itu akan terjadi. Dia menunjuk pada misi dan angka-angka ada peningkatan di bidang kesehatan dan pendidikan yang tidak bisa diukur dari pendapatan kas. Meskipun demikian persentase penduduk yang hidup tanpa air bersih dan hidup di perumahan yang tidak layak dan juga anak-anak yang putus sekolah kurang mendapatkan porsi anggaran yang cukup pada dasawarsa terakhir. Persentase bayi yang dilahirkan dengan bobot rendah meningkat dari tahun 1999 ke 2006. Angka-angka ini mungkin berarti bahwa misi chavez benar-benar membantu melalui tunjangan berupa uang tunai.

Sesukses apapun misi untuk membantu orang-orang miskin menjadi tidak berarti jika dibandingkan dengan distorsi ekonomi secara umum. Inflasi menurut statistik resmi pada angka 16% tetapi mingkin lebih tinggi kata Orlando Ochoa, seorang ahi ekonomi yang sering mengkritik Chavez. Dia mengatakan bahwa di dalam keranjang barang dan jasa untuk mengukur inflasi, hanya setengah jenis barang-barang yang dijual pada harga yang dikendalikan pemerintah. Banyak barang-barang yang tidak dapat dibeli pada harga itu, dan konsumen harus membayar harga yang berlipat pada pasar jalanan. Beberapa barang bahkan tidak bisa didapatkan sama sekali, produsennya terpaksa gulung tikar akibat kebijakan pengendalian harga. Kacang-kacangan dan gula sangat sulit didapatkan dengan harga murah ketika saya (wartawan) mengunjungi Caracas si bulan September; susu segar dan telur bahkan sama sekali tidak ada di pasar. Akhir-akhir ini harus mengantri selama lima jam hanya untuk mendapatkan satu liter susu. Satu usulan dari konstitusi yang disusulkan Chavez di referendum dapat meningkatan inflasi dengan menghilangkan otonomi Bank Sentral dan memberikan kekuasaan kepada Chavez terhadap cadangan Internasional. Usulan itu juga secara esensial memungkinkan Chavez untuk mencetak uang.

Ancaman utama terhadap ekonomi datang dari nilai tukar mata uang. Minyak menyebabkan mata uang Venezuela (Bolivar) menjadi terlalu tinggi. Perkebunan dan pabrik ada dalam masalah. Mereka tidak dapat melakukan ekspor dan harus berkompetisi di pasar domestik dengan barang impor pada harga nilai tukar resmi, yang pada saat sekarang sepertiga dari nilai tukar pasar. Venezuela sekarang dibanjiri oleh produk impor yang murah, dari barang kebutuhan pokok dampai ke mobil mewah. ”Kapasitas produksi kami sangat lemah untuk menciptakan lapangan kerja,” kata Petkoff.”Namun kami mengkonsumsi seperti negara kaya”

Disparitas antara nilai tukar resmi (2,150 bolivar per dolar) dengan pasar gelap (6200 bolivar per dolar) telah menciptakan kelas baru yang disebut (Boluburgesia. Para bankir, pedagang, dan siapapun yang bekerja di sektor keuangan menjadi sangat kaya dengan memanipulasi nilai tukar. Beli semua whiskey dan Hummers impor, begitulan pesannya. Hidupkan kehidupan dari kelebihan yang liar, Jangan coba untuk memproduksi sesuatu.

Bahkan jika harga minyak tinggi, ini tidak akan membuat Venezuela berkelanjutan jika produksi minyak terus menurun, konsumsi domestik yang disubsidi terus meningkat dan belanja pemerintah terus menerus tidak terkontrol dan terukur. Sementara negara produsen minyak yang lain seperti Rusia dan Nigeria, semakin menumpuk surplusnya, Venezuela membelanjakan semua yang dia dapatkan. Venezuela pernah memiliki 6 milar dolar dana minyak untuk disimpan di tahun-tahun berikutnya; Chavez membenjakan semunya dan hanya menyisakan 700 juta dolar. Sebagian besar misi Chavez dan kerjasama pekerja sangat bergantung pada dana pemerintah yang tidak akan berkelanjutan jika pendatan pemerintah jatuh. Devaluasi mata uang akan menghapuskan pendapatan orang-orang miskin.

Ini adalah kutukan minyak sejak dulu, dan Venezuela telah mengalami sebelumnya. Pada tahun 1973 dan 1981, Venezuela membelanjakan uang minyak tanpa kendali. Setiap saat booming minyak berakhir, akan meninggalkan Venezuela lebih buruk daripada semula. Pendapatan per kapita tahun 1999 sama dengan tahun 1960. Chavez sepertinya sangat mengintensifkan siklus ini, dan negara ini tidak mampu memproduksi apapun selain minyak.

Petualangan Venezuela untuk menasionalisasi perusahaaan minyak asing telah memunculkan dua model yang berbeda. Pada saat dimana harga minyak rendah dan negara sangat memerlukan uang untuk belanja sosial, Pdvsa yang lama memusatkan untuk menginvestasikan pada produksi minyak yang oleh sebagian besar kalangan sangat tidak demokratis dan tidak adil bagi rakyat. Tetapi cara baru telah menimbulkan sesuatu yang lebih buruk – kegagalan ekonomi walaupun terjadi booming harga, dan inipun juga tidak adil bagi generasi selanjutnya.

Nasionaliasi merupakan respon terhadap kegagalan swastanisasi minyak untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Bahkan di negara Amerika, dimana ada banyak peluang untuk tertangkap tangan, perusahaan minyak telah melambungkan biaya mereka dan secara ilegal mengurangi biaya dan melakukan hal lain untuk meminimalkan kewajiban untuk membayar. Untuk negara miskin , resiko untuk mendapatkan tawaran kasar dari perusahaan minyak swasa sangat besar.

Sejarah telah dikotori dengan kontrak dimana perusahaan minyak besar mendapatkan keuntungan yang tidak adil – Shell di Nigeria, Mobil di kazaksthan dan Texaco di Ecuador adalah antara lain pelakunya. Minyak juga merupakan godaaan yang tidak tertahankan bagi para penguasa negara. Dimana institusi demokratis – dan proses transparan tidak ada, jalan untuk melakukan korupsi sangat terbuka. Minyak di Russia, sebagai contoh, dijual tidak untuk memaksimalkan keuntungan untuk negara tetapi untuk memaksimalkan keuntungan para pejabat yang mengawal proses privatisasi. Di Guinea Equator, ExxonMobil, Amerada Hess, Marathon dan yang lain melakukan pembayaran kepada Presiden Teodoro Obiang atau keluarga mereka untuk tanah, keamanan dan jasa lain menurut investigasi senat pada kasus pencucian uang yang melibatkan Riggs Bank, dimana beberapa pembayaran disimpan di situ.

Nasionalisasi, bahkan tidak bisa menyembuhkan penyakit ini, dan ini dapat menghancurkan hak suatu negara untuk mendapatkan kekayaan alamnya dengan cara lain. Hal ini disebkan hanya karena faktor kekurangan Know-how (mereka tidak tahu cara melakukannya). Satu alasan yang membuat presiden Bolivia Evo Morales menarik ancamannya untuk melakukan nasionaliasasi radikal industri gas karena pejabat Bolivia menyadari mereka tidak dapat menjalankan bisnis itu. Morales telah memusatkan untuk meningkatkan royalti lahan dengan cadangan terbukti, lahan dimana perusahaan telah memilik jaminan atas pengembalian investasi mereka. Royalti pada zaman dulu sebesar 18%. Dibawah tekanan protes, pemerintah sebelumnya menaikkannya menjadi 50%, dan tahun lalu Morales meningkatkannya menjadi 82 persen. Sementara investasai asing di industri gas alam Bolivia turun, setiap analis yang ditanya menjawab itu bukan karena tekanan royalti. Retorika nasionalisasi Morales, bukan tarif royalti yang membuat perusahaan swasta terkejut takut. Ada perbedaan besar untuk investor ketika ada kekhawatiran adanya nasionalisasi, ”kata Amy Myers Jaffe, anggota riset lembaga nonpartisan James A. Baker III Institute for Public Policy, di Rice University , Houston. Ada faktor tak terlihat (intangible) yang tidak dapat dikendalikan, dan ini menciptakan semua resiko politik. ” Roger Tissot of PFC Energy menambahkan: “Perusahaan tidak punya masalah membayar lebih banyak rente an pajak. Mereka memiliki masalah jika tidak memiliki kendali (control).

Dengan ini maka mungkin strategi yang paling bagus untuk negara kaya minyak adalah mempertahankan minyak di tangan swasta, melakukan pengawasan secara hati-hati dan memajaki minyaknya. Dan yang mungkin yang lebih baik adalah meningkatkan royalti, yang kelihatannya lebih mengena dan lebih mudah dikumpulkan. “Jika tujuan anda untuk memaksimalkan rente , dan jalan yang paling bagus adalah membuat perusahaan berkompetisi satu sama lain pada proses tender untuk masuk. Libya mengundang kembali perusahaan swasta untuk datang dan memeras 90% keuntungan mereka.

Seperti sebuah slogan,” lakukan negosiasi untuk tarif royalti yang lebih baik!” memiliki kaitan dengan “Minyak adalah milik kita”, Nasionalisasi sumber daya alam dapat meningkatkan kemakmuran walaupun manajemen sumber daya gagal. Dorongan untuk menasionaliasasi, adalah berakar dari dorongan politik. Chavez mengambil alih pdvsa bukan untuk meningkatkan produksinya tetapi lebih untuk mengendalikan secara langsung uangnya. Ketika pemerintah memenuhi tuntutan ini, mereka sangat rentan terhadap godaan untuk menggunakan minyak bagi tujuan jangka pendek.

Tetapi tidak selalu seperti itu. Produksi minyak nasional tidak selalu mengarah pada korupsi politik atau pandangan jangka pendek. Jika Pdvsa lama dioperasikan pada saat booming harga sekarang, akan ada banyak uang untuk investasi di minyak dan program sosial. Tetapi ini akan menjadi pekerjaan pemerintah untuk melakukan pengawasan perusahaan dengan lebih dekat untuk menjamin negara mendapatkan haknya dengan adil – dengan kata lain, untuk menjamin minyak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, yaitu menghasilkan uang yang berkelanjutan untuk negara. Juga menjadi pekerjaan pemerintah untuk menggunakan uang itu dengan bijaksana. Ini sebenarnya merupakan pekerjaan yang lebih penting dan menjadi sulit daripada dilema apakah melakukan nasionalisasi atau tidak, pemecahannya tidak bergantung pada apakah produksi minyak dinasionalisasi atau diswastakan.

Semua produksi minyak berakhir pada beberapa titik realisme politik – apakah kepentingan mereka akan memberikan karunia pelayanan? Satu-satunya jalan untuk memecahkan pengaruh politik adalah kesamaan transparansi untuk perusahaan negara dan swasta. ”Harus ada suatu hukum dimana sebuah perusahaan minyak nasional harus mempublikasikan angka-angka perusahaan, sesuai dengan filing S.E.C”, kata Jaffe, the Baker Institute fellow. “Kami merekomendasikan bahwa harus ada regulator di parlemen yang mengharuskan pelaporan secara lengkap. Laporan ini harus dibuka untuk umum. Sesuatu yang mudah untuk dikatakan tetapi sukar untuk dilakukan.

Perusahaan swasta benar menerbitkan laporan tahunan yang kredibel – tetapi banyak diantara mereka tidak pernah mengungkapkan berapa yang mereka bayar untuk pemerintah tuan rumah. Beberapa kampanye baru lembaga non pemerintah, seperti Terbitkan apa yang anda bayar dan Inisiatif transparansi industri ekstraktif, mencoba untuk memalukan perusahaan dan pemerintah dengan membuka buku mereka untuk umum. Sampai sejauh ini mereka tidak terlalu berhasil.

” Masalahnya bukan siapa yang memiliki sumber daya, tetapi apa yang kau dapat dari hasilnya,” kata David Mares a professor ilmu politik di the University of California, San Diego, yang memepelajari energi di Amerika Latin. “Jika kau menghabiskannya untuk korupsi dan program yang tidak berkelanjutan, ini sama buruknya dengan dominasi perusahaan internasional terhadapmu, yang hanya membayar sedikit pajak.”

Nasionalisasi tidak dapat menghindarkan minyak dari pencurian. Pengawasan yang baik, akuntabilitas dan manajemen minyak yang baik, tidak peduli siapa pemiliknya. “Pada tanggal 1 Januari 1976, hari pada saat nasionalisasi, Perez berpidato dengan banner di belakangnya yang dapat dibaca ‘El Petróleo Es Nuestro,’ ” Antonio Szabo berkata . “Tebak apa itu? It was nuestro all along.”

Sepenggal Cerita mengenai 27 Upland House

Bercerita mengenai rumah yang aku tempati sekarang, tidak terlepas dari kegiatan ekstra yang aku lakukan yaitu ngurusin UQISA pda periode 2006 – 2007.

Aku mulai tinggal di rumah ini sejak tanggal 1 Agustus 06. Kamarku no.4, dan aku tidak pernah lagi pindah-pindah setelah itu.

Upland, nick name rumah ini, memiliki 4 kamar. Dua kamar yang beurkuran besar dan dua berukuran lebih kecil. Yang pasti kamar yang ukurannya lebih kecil pun masih lebih besar daripada kamar yang aku tempati dulu sewaktu di Carmodi.

Letaknya berhadapan dengan UNION COLLEGE alias asrama mahasiswa. Alhasil setiap akhir pekan akan selalu melihat berderet-deret bus (Biasanya SISILLS – Bus paling murah di Brisbane) yang siap menghantarkan para mahasiswa yang siap party. Sudah menjadi kebiasaan mereka setiap akhir pekan mengadakan party di luar kota.

Bentuk upland sama deperti rumah-rumah di Brisbane pada umumnya. Dinding terbuat dari kayu, dan keadaannya secara umum tidak senyaman kalau tinggal di unit. kalau summer lebih panas dan kalau winter lebih dingin. Aku nggak tahu berapa umur rumah ini, tetapi kondisinya sudah terbilang tua banget. Dinding, karpet, jendela, roof, interior maupun eksteriornya sudah mulai kusam. Mungkin memang sesuai ya… dengan harganya yang murah.

Properti ini milik UQ, so kita harus “transfer” setiap dua minggu sekali ke rekaning UQ. telat-telat dikit nggak apa-apa yang penting nggak “kebangetan” telatnya.

Walaupun sudah “sepuh” namun rumah ini masih bagus fasilitasnya. Peralatan di kamar mandi, dan dapur masih bagus. Peralatan seperti mesin cuci, kompor, kulkas, microwave, pemanas air masih berfungsi dengan baik. Jadi walaupun tua namun masih oke…..

Upland juga punya halaman depan dan backyard yang ditumbuhi rumput. Halaman yang hijau ini membuat suasana di Upland bikin oke. Dibanding tinggal di unit, kalau dari segi luasnya halaman tenru saja Upland menjadi pilihan yang lebih baik. Rumput-rumput itu setiap dua minggu digilas dan dicukur oleh petugas dari UQ.

Di sebelah rumah ada lahan parkir yang lumayan lebar. Tempat ini bisa muat 3 sampai 4 mobil sekaligus. Oleh karenanya banyak teman-teman yang memanfaatkan fasilitas parkir gratis ini. Bahkan sudah ada lho yang jadi langganan permanen.

Ada dua gudang di belakang. Yang satu ukurannya besar tetapi terbuka (penutupnya pakai sliding door) menjadi tempat tinggal possum (hewan noctural seukuran kucing) sekaligus “kantor” ku untuk melipat “junkmail”. Gudang belakang tempat barang-barang UQISA disimpan. Gudang bagian belakang ini ukurannya lebih kecil dan punya pintu yang bisa dikunci. Katanya ada yang pernah tinggal di situ.

27 upland house sejarahnya cukup panjang dan sudah bertahun-tahun menjadi “markas” tidak resmi UQISA. Di sinilah dulu pertama kali aku disambut sama pengurus UQISA yang lama. Di tempat ini pula latihan angklung dan rapat-rapat UQISA dan juga rapat pesta rakyat 2006 diadakan.

Walaupun keberadaannya sebagai markas memang juga pasang surut, bergantung pada pribadi penghuninya. Namun bisa dibilang kalau pas pengurus UQISA tinggal di situ maka kegiatan UQISA akan banyak dilakukan di situ.

Dengan menjadi “markas” menjadikan Upland agak sedikit “pabalatak”. kadang-kadang sisa dari kegiatan sebelumnya belum beres, sudah disusul oleh kegiatan yang lain lagi.

Benefit yang didapat dari tinggal di tempat ini sangat banyak. Faktor pertama adalah harga dan kedua jarak dengan kampus. Di Brisbane yang harga rental properti naiknya menggila, untuk dapat room dengan harga yang murah memang susah. So Upland 27 ibarat oase di padang pasir. Selain itu, dengan tinggal di situ aku nggak akan pernah mikirin naik bus atau naik kendaraan lain karena tinggal berapa jengkal sudah sampai ke kampus.

Untuk menjadi warga upland yang dibutuhkan hanyalah sabar untuk mengantri dan memesan kamar ke punghuni sekarang jauh-jauh hari sebelumnya. Dan yang pasti harus ada perikatan pertemanan dan keakraban dengan penghuni lama agar bisa mulus dan lancar meluncur ke Upland. kata kunci untuk tinggal di Upladn adalah “waiting list”.

Apa saja yang kamu pelajari di jurusan commerce

List mata kuliah ini yang aku ambil di jurusan M. Commerce di UQ

Accounting                        

Economics for Commerce            

Finance                           

Management Systems 

Financial Accounting              

Managerial Accounting & Control    

Corporate Finance                  

International Financial Management

Corporate Accounting

Info Systems Control & Audit

Legal Environment of Business

Corporate Law

Auditing

Business Taxation

Statistics for Business & Econ

Financial Statement Analysis