Mengurai Kelemahan Parpol

Dalam Pelaporan Keuangan dan Dana Kampanye

Tanggal 13 April lalu para perwakilan parpol menuntut KPU untuk melakukan pemilu ulang ataupun perhitungan suara ulang. Tuntutan parpol untuk tidak mengakui hasil perhitungan suara adalah langkah yang kontraproduktif bagi pemilu itu sendiri. Dasarnya bahwa pemilu ulang ataupun penghitungan suara ulang tidak menjamin hasil yang lebih baik. Ongkos finansial dan sosial akan menjadi membengkak, belum lagi efek psikologis yang ditimbulkan terhadap parpol yang suaranya menyusut dan juga akibat pengumuman perolehan suara secara psikologis telah menggiring publik untuk memilih parpol tertentu. Tuntutan wacana pemilu ulang tentu saja di satu sisi menunjukkan betapa kredibilitas KPU sangat rendah. Efek lain yang signifikan akan mundurnya jadwal-jadwal yang telah disusun KPU.

Di balik tuntutan besar parpol terhadap KPU, parpol sebenarnya mulai terlena akan kewajiban mereka membuat laporan keuangan dan dana kampanye. Dalam kaitan dengan kecurangan dalam pencatatan perolehan suara, KPU sebagai regulator dan pelaksana pemilu sebenarnya berada di pihak yang netral dan lepas dari kepentingan politik. Kalaupun ada kesalahan dari KPU hal tersebut tentu bukan intentional/disengaja. Dalam kategori kesalahan yang dilakukan KPU, dalam istilah audit disebut sebagai error, sedangkan type kesalahan yang disengaja untuk suatu kepentingan tertentu masuk dalam kategori fraud/kecurangan. Dan kalaupun ada kecurangan logikanya pasti dilakukan oleh oknum dari salah satu parpol untu menaikkan perolehan suaranya.

Sambil menunggu selesainya perhitungan suara, hendaknya parpol segera sadar akan kewajibannya untuk membuat laporan. Pada bulan April ini agenda besar yang perlu segera disusun adalah penyelesaian laporan keuangan tahun 2003 yang seharusnya sudah selesai tanggal 31 maret 2004, dan saat ini juga seharusnya sudah masuk ke Akuntan Publik untuk diaudit. Masa audit selama tiga bulan, jadi paling lambat akuntan publik sudah harus menyerahkan hasil auditnya ke KPU pada minggu pertama bulan Juli 2004. Menurut UU No 31 Tahun 2002, kewajiban ini berlaku untuk semua parpol baik yang ikut pemilu maupun yang tidak ikut pemilu.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa parpol memiliki seribu satu macam cara untuk menjadi pemenang dalam Pemilu. Banyak cara yang dapat mereka lakukan untuk menjadi pemenang, termasuk melakukan kecurangan. Setelah pemilu pun kita masih banyak melihat dan mendengar protes dari berbagai pihak yang merasa dicurangi parpol lain berkaitan dengan perolehan suara pemilu. Selain dari kecurangan suara, penyajian laporan keuangan dan dana kampanye yang tidak jujur juga merupakan bentuk kecurangan.

Jika saat ini KPU sedang sibuk menghitung perolehan suara Parpol maka di sisi lain parpol harus segera menyiapkan agenda penyusunan laporan dana kampanye (LDK) pemilu tahun 2004. Kewajiban penyusunan ini berlaku juga terhadap peserta pemilu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dalam UU No 12 Tahun 2003, para peserta pemilu diberi waktu selama dua bulan (60 hari) untuk menyusun LDK, paling lambat pada tanggal 5 Juni 2004 LDK tersebut harus sudah selesai dan segera diserahkan kepada Akuntan Publik. Audit akan dilaksanakan selama 30 hari sehingga pada minggu pertama Bulan Juli 2004 Parpol harus menyerahkan dua laporan yang telah diaudit, yaitu laporan Keuangan dan laporan dana kampanye Pemilu.

Kita pantas merasa prihatin karena saat ini laporan keuangan dan dana kampanye masih dianggap minor yang terkalahkan oleh kesibukan kampanye dan berbagai hal lain. Beberapa catatan dari harian ibukota telah mengetengahkan realitas bahwa masih banyak parpol yang melakukan pelanggaran dalam pelaporan dana pemilu mereka. Pelanggaran ini dapat berupa keterlambatan maupun tidak melakukan pelaporan sama sekali. Salah satu kasus yang masih hangat menjadi pembicaraan adalah mengenai rekening khusus dana kampanye. Ternyata sebagian parpol masih banyak yang belum tepat waktu dan benar dalam melaporkan rekening dan saldo awalnya.

Jika dirunut akar permasalahan kegagalan parpol dalam menyajikan laporan keuangan dan dana kampanye secara komprehensif antara lain berasal dari:

  • Political will yang rendah karena konsentrasi mereka pada waktu kampanye mengabaikan kewajiban untuk membuat laporan.
  • Banyak parpol yang berupaya wait and see, jika suara mereka lebih daripada syarat electoral treshold mereka akan dengan serta merta membuat laporan, jika tidak memenuhi electotral treshold buat apa buat laporan?

· Parpol di daerah belum banyak mengerti, sosialisasi internal belum dilakukan secara efektif.

  • Parpol belum siap dari sudut SDM, tenaga yang kompeten di bidang akuntansi di Parpol masih minim.
  • Pada umumnya Parpol belum memiliki sistem akuntansi dan pelaporan yang solid sehingga dana-dana yang mereka kelola tidak jelas pertanggungjawabannya.

Saat ini, dasar yuridis untuk membuat laporan keuangan dan dana kampanye berasal dari UU No 31 Tahun 2002 pasal 9 poin h,i dan j. Serta UU No 12 Tahun 2003 tentang Pemilu di pasal 78,79 dan 80 mengenai dana kampanye Pemilu. Kewajiban pokok parpol sesuai dengan Undang-undang tersebut adalah:

  • membuat pembukuan,
  • memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka untuk diketahui oleh masyarakat dan pemerintah;
  • membuat laporan neraca keuangan secara berkala satu tahun sekali kepada Komisi Pemilihan Umum setelah diaudit oleh akuntan publik; dan
  • memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum dan menyerahkan laporan neraca keuangan hasil audit akuntan publik kepada Komisi Pemilihan Umum paling lambat 6 (enam) bulan setelah hari pemungutan suara.
  • Jumlah sumbangan lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada peserta Pemilu wajib dilaporkan kepada KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota mengenai bentuk, jumlah sumbangan, dan identitas lengkap pemberi sumbangan.

Secara substansi kewajiban di atas sangat sederhana dan tidak memberatkan. Tidak ada hal yang sangat baru dan prinsipil, karena syarat-syarat yang diuraikan di atas merupakan kewajiban generik segala jenis institusi untuk membuat berakuntabilitas. Namun tentunya yang dibutuhkan di sini hanyalah kemauan untuk berbuat dan melakukan.

Di samping dasar yuridis, KPU juga telah menerbitkan dasar teknis operasional bagi Parpol untuk membuat laporan keuangan dan dana kampanye yaitu SK KPU No. 676 Tahun 2003. Dalam SK tersebut serta lampiran-lampirannya yang terdiri dari 3 buku dirasakan cukup memadai untuk dijadikan pedoman. Meskipun masih dirasakan belum sempurna namun jika parpol dapat menyusun laporannya berdasarkan SK tersebut maka ini merupakan lompatan besar dalam berakuntabilitas. Secara signifikan Model Pelaporan keuangan parpol berdasarkan SK tersebut sudah merupakan kemajuan yang luar biasa dibandingkan dengan pemilu pada periode sebelumnya.

Terkait dengan transparansi keuangan satu hal yang mendapat porsi besar perhatian publik dialamatkan pada pola pengelolaan keuangan dalam rekening khusus. Jika memang rekening ini memang transparan maka publik akan dapat mengetahui “jerohan” parpol. Dan kiranya inilah yang diharapkan publik berkaitan dengan rekening tersebut.

Secara filosofi Rekening Dana kampanye yang terpisah dari rekening operasional Parpol idealnya merupakan rekening yang digunakan untuk menampung semua penerimaan Parpol dalam untuk kampanye Pemilu. Lantas mengepa harus dipisahkan. Jelas bahwa dana kampanye merupakan domain tersendiri yang memiliki signifikansi yang nyata dalam merebut simpatisan. Terkait dengan regulasi yang demikian jelas memberi rambu untuk menghindarkan dari money politics.

Di samping kemajuan yang lumayan tersebut tampaknya regulasi yang memberi petunjuk mengenai laporan keuangan dan dana kampanye masih banyak mengandung kelemahan prinsipil antara lain:

· Tidak ada pembatasan kuantitatif pengalihan dana dari rekening operasional parpol ke Rekening Dana Kampanye parpol. Jumlah maksimal sumbangan parpol ke ke dana kampanye seharusnya diatur dalam Undang-undang seperti layaknya sumbangan dari badan usaha yang dibatasi maksimal 750 Juta.

· Belum ada sanksi yang tegas di Undang-undang ataupun peraturan lain di bawah Undang-undang yang menyebutkan sanksi bagi parpol belum atau tidak menyampaikan laporan dana kampanyenya.

· Penyelenggaraan kampanye para caleg yang berkampanye belum diatur dalam Undang-undang.

Selain dari aspek aturan yang masih memiliki kelemahan yang mendasar maka KPU di satu sisi juga memilki kelemahan yaitu:

· KPU belum memperhatikan secara serius kampanye para calon anggota DPD, jika Parpol selalu diberi peringatan dan batas waktu sepertinya anggota DPD terlupakan. Padahal menurut UU No.12 Tahun 2003 dan SK KPU No. 676 Tahun 2003, Para Calon anggota DPD juga memilki kewajiban yang sama dengan parpol untuk menyampaikan rekening beserta saldo awal, sumbangan di atas 5 juta, serta Laporan Dana Kampanye yang komprehensif beserta daftar informasi tambahannya.

· KPU juga belum memilki SDM yang memadai mengenai aspek pelaporan keuangan parpol. Ini ditandai dengan minimnya akuntan yang bekerja di KPU

Kredibilitas parpol akan dipertaruhkan melalui laporan keuangan dan LDK yang akan mereka sampaikan pada minggu pertama bulan Juli tahun 2004. Masyarakat pun akan menilai karena KPU akan mengumumkan hasil audit ini ke publik. Jika ada parpol yang melakukan pelaporan yang tidak jujur/unfair, atau tidak membuat laporan sama sekali maka ini adalah bentuk lain dari kecurangan parpol.

Seberapa pentingkah membangun image melalui transparansi keuangan. Pada hakikatnya kita harus menjawab pertanyaan “Apa pentingnya transparansi jika hanya akan membedah kejelekan Parpol. Tetapi pemilih cerdas tentunya lebih memilih parpol yang memiliki image yang baik. Image ini salah satunya berasal dari transparansi.”

Akhirnya kita berharap bahwa pada periode pemilu berikutnya kita akan mendapatkan skema dan pola yang sistematis dalam cara Parpol untuk membuat laporan yang lebih sempurna dari sisi regulasi dasar, aturan teknis serta penegakan hukum. Dan pada akhirnya kita mendapatkan parpol yang memiliki kredibilitas yang tinggi karena didukung oleh akuntabilitas keuangan.

Jakarta, 13 April 2004

Saptono, Ak.

Penulis adalah anggota IAI-KASP, anggota tim penyusun buku Pedoman Sistem Akuntansi Parpol dan tim ad hock Panduan Audit Laporan Keuangan Parpol.

CV Singkat Penulis

Nama: Saptono, Ak.

Alamat: Puri Kartika IV A, Blok i5, Jl. Rambutan No.10 , Ciledug, Tangerang

Pendidikan Terakhir: Diploma IV STAN

Pekerjaan: Auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta

Keanggotaan Profesi: IAI-KASP, anggota tim penyusun buku Pedoman Sistem Akuntansi Parpol dan tim ad hock Panduan Audit Laporan Keuangan Parpol.