Sistem pendidikan di Indonesia sangat menarik untuk dibicarakan. Apalagi kalau dikaitkan dengan isu Ujian Nasional yang ternyata banyak memakan korban seperti yang disitir oleh artikelnya pak Zaky beberapa waktu lalu.

Apa sebenarnya yang salah dengan pendidikan kita? Dengan tragedi Ujian Nasional, apakah kita harus serta-merta menyalahkan kebijakan pemerintah itu dan berusaha untuk menghapuskannya. Saya kira kita harus proporsional untuk menimbang-nimbang permasalahan ini. Satu sisi memang UN ini belum dipersiapkan dengan baik, itu tidak bisa kita pungkiri. Dan memang asumsi-asumsi yang dibangun tidak koheren dengan kebijakan UN ini. Saya mencoba untuk merunut ke belakang mengapa tragedi Ujian Nasional terjadi,

1. Sikap mental yang tidak siap menerima kegagalan. Coba kita lihat selama ini, murid maupun guru di tingkat pendidikan dasar dan menengah tidak dipersiapkan untuk menerima kata-kata tidak lulus. Selama ini sebelum ada Ujian Nasional semua pasti lulus. Bahkan bisa saja anak yang tidak pantas lulus pun tetap saja diluluskan. Sebagai gambaran istilah ujian sebelum zamannya UN, apapun namanya entah EBTANAS atau UAN tingkat kelulusaannya sangat tinggi bisa dalam satu sekolah lulus 100%.
Apakah dengan konsep ujian zaman dulu yang 100% lulus kualitas pendidikan dulu lebih baik? menurut saya tidak demikian. Kalau ujian hanya untuk meluluskan semua murid, lantas apa gunanya menyelenggarakan ujian. Konsep ujian adalah menyaring potensi kemampuan intelektual siswa dan kalau ada yang tidak memenuhi kriteria ini ya jadinya harus ada yang tidak lulus. Dan Pemerintah pun sudah sepantasnya memberikan mekanisme alternatif melalui ujian susulan (suplementary atau pun penyelenggaraan kembali ujian bersama dalam waktu yang tidak terlalu lama setelah Unjian nasional diselenggarakan) . Shock terapi semacam ini akan mengajak kita untuk belajar dan bekerja lebih keras untuk mengejar ketertinggalan kita dengan negara lain.

2. Kebohongan akademis dan korupsi nilai.
Di lingkungan saya dulu sejak dari SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi saya dipertontonkan dengan berbagai bentuk kebohongan akademis. Katrol mengatrol nilai dengan bekerjasama antar guru pengawas adalah hal yang biasa. Kerjasama antar siswa dalam mengerjakan ujian pun dilakukan di ruang-ruang kelas. Berbagai bentuk bagi-bagi (sharing) jawaban dilakukan dan tradisi ini sungguh sangat menggila di negeri yang kita cintai ini.
Cerita semasa saya kuliah dulu, untuk mengerjakan ujian saya selalu berusaha untuk mendiri apapun hasilnya daan saya berusaaha puas karena itulah nilai saya. Hasil kerja keras saya selama belajar. kalaupun nilainya nggak memuaskan itulah resikonya, mungkin karena kurang belajar atau kurang giat berusaha.
Namun saya lihat teman-teman begitu kurang ajar menipu diri sendiri dan orang lain. Sebagai ilustrasi, kalau di ujian ada 4 soal dan siswa sebenarnya hanya bisa mengerjakan 2 soal, berapa nilai yang pantas? 50% khan. Namun siswa ini nggak mau seperti itu, di ruang ujian mereka tukar menukar jawab akhirnya semua soal bisa dijawab semua dan nilainya terdongkrak menjadi 90 atau bahkan 100%, bukankan ini menipu diri sendiri. Orang-orang seperti ini kok ya nggak malu berbuat seperti itu. Ini adalah bentuk korupsi nilai di dunia akademis. Kebohongan semacam ini harus diberantas habis. Perangkat UN mungkin bisa menjadi contoh. Saya bersyukur selama kulian di UQ, saya tidak menjumpai bentuk kecurangan seperti ini.
Kalau sampai para guru-guru yang seharusnya menjadi teladan kejujuran berbuat korupsi maka hancurlah pendidikan di negara kita.

3. Disorientasi pendidikan.
Selama ini yang kita lihat prestasi masing-masing individu adalah indeks prestasi yang tercermin di angka-angkadi Ijazah. Akibatnya apa? semua berusaha mencapai tujuan itu dengan berbagai cara. Dan parahnya lagi kita akan menjumpai orang-orang yang punya nilai tinggi tetapi tidak memiliki kompetensi atawa keahlian yang cukup mumpuni. Sekali lagi karena orientasinya dibangun hanya dari angka-angka di lembaran ijazah saja.
Negara ini tidak bisa dibangun hanya dengan mengandalka nilai-nilai indeks prestasi yang tinggi, tetapi dibangun oleh orang yang memiliki komitmen yang kuat, jujur dan memiliki keahlian yang berkualitas di bidangnya masing-masing.

4. Kegagalan Menemukan standar kulitas yang tepat
Kegagalan menentukan standar ini akan membawa akibat yang luar biasa. Mungkin saja soal UN sangat sulit, dan mungkin juga kualitas pendidikan di Indonesia belum merata. kemampuan meramu standar kelulusan yang selanjutnya mencerminkan kualitas siswa memerlukan penelitian yang cukup ekstensif. Dan perlu disosialisasikan cukup lama sebelum dilaunch. Di Aussi aja setiap negara bagian (State) boleh menentukan standarnya sendiri. Namun ini tidak juga menjustufikasi apakah setiap Pemda boleh menentukan standar kelulusannya sendiri.
Menentukan standar yang terlalu tinggi sementara kita sendiri banyak yang tidak siap akan membawa bencana yang luar biasa. Sepantasnya UN ini adalah standar minimal siswa, dengan demikian tidak akan mengorbankan siswa-siswa yang punya prestasi akademik bagus yang tidak lulus UN. UN ini seharunya sebagai mekanisme untuk menyaring siswa-siswa di bawah standar minimal saja.

Demikian,
Saptono Wignyokarsono