In this session lets take a look trough the partnership as a certain means of conducting business. I will discuss this topic based on the relevant law in Australia as a general and specifically in queensland.

Partneship is the relation which subsists between persons carrying on business in common with a view of profit, however the relation between members of any… (corporation) is not partnership with the meaning of this act. Basically Partnership derives its legal status from statute and rules of equity and common law.

Definisi di atas mengandung pengertian bahwa asosiasi dua orang atau lebih disebut partnership jika tujuannya “bisnis” dan “profit”. dalam pengertian lain juga disebutkan sebagai “in common” and “in a view of profit”. “Bisnis” di sini mengandung pengertian ” conduct some form of commercial enterprise systematically and regularly.. and implicit in this idea are the feature of continuity and system“.”

sistematicallly dan system: usaha yang dilakukan menurut kaidah dan skema tertentu (tidak ngawur) serta memiliki rencana, buktinya dapat ditunjukkan ketika bisnis dimulai maka para pelaku membuat riset pasar untuk menentukan rencana ke depan.

Regularly and continuity: keteraturan dalam hal waktu / timing. Bisnis diselenggarakan dengan tujuan jangka panjang (on going concern) dan aktivitasnya mengikuti pola tertentu. harian, musiman or even cyclical. Kalau dilawankan dengan hobby maka bisnis harus terus berjalan dalam keadaan apapun baik lagi bad mood ataupun lagi good mood, sedaangkan hobby biasanya hanya mengikuti suasana hati / mood.

Mengapa masih ada partnership sedangkan Corporation sepertinya lebih bisa menjanjikan…? Partnership tetap diperlukan karena bentuk usaha ini nggak bayar pajak (dari sisi pengusaha). Sedangkan bentuk Corporation (Perseroan) membayar PPH Badan. Dalam hal khusus, sudah barang tentu maka jenis ini lebih cocok untuk perusahaan yang omsetnya kecil. Selain itu juga untuk mempermudah manajemen dalam mengelola karena aturannya nggak serumit perseroan.

Pemerintah membatasi usaha tententu yang bergerak di bidang jasa dan konsultan untuk tidak menjadi perseroan terbatas, misalnya firma hukum dan akuntan Publik. Hal ini berkaitan dengan risk perusahaan itu dimana, proses litigasi dapat ditujukan ke partner jika jasa yang dia berikan menimbulkan kerugian. Ini tentu saja berbeda dengan bentuk perseroan dimana Perusahaan kedudukan hukumnya terpisah dari manajemen.

Di state queensland, dasar hukum Partenership diatur di Partnership Act 1891, yang dapat diperoleh di situs dibawah:

http://www.legislation.qld.gov.au/LEGISLTN/CURRENT/P/PartnerA1891.pdf

State lain juga punya aturan sendiri, tetapi nggak begitu jauh berbeda. .. walaupun isinya sama namun namanya berbeda.

Hal-hal di bawah ini merupakan norma yang berlaku umum di Partnership kecuali jika ketentuannya dijelaskan di akta pendirian partnership


Section 27(1) (Partnership act 1891)
— terms implied into a p/ship unless otherwise agreed:

(a) Equal share of profits and losses;

(b) Indemnity for payments and personal liabilities incurred;

(c) Interest on advances of 5%;

(d) No interest on capital;

(e) Right to manage;

(f) No right to remuneration;

(g) No new partners without consent of all;

(h) Differences of opinion decided by majority vote. Change in firm’s

business only if unanimous decision;

(i) Access to firm’s books.

Dari segi perpajakan, partnership walaupun tidak bayar pajak tetapi harus melaporkan ke ATO (kantor Pajak Australia) tiap tahun. Para partner membayar pajak atas bagian yang ia dapatkan dalam partnership. Berbeda dengan perseroan dimana manajemen or komisaris bisa dapat remunerasi, di Partnership, para partner tidak boleh mengambil uang dalam bentuk salary terhadap dirinya sendiri. Ini disebabkan karena partnership tidak dipisahkan dari para partner yang mendirikan partnership. Sedangkan bentuk usaha perseroan sebagai badan hukum sendiri yang pisah dari oarang-orang yang ada di dalamnya.

source:

Bahan kuliah Corporation law by Associate Professor Lindsay Trotman

Buku: Australian Commercial Law: Clive Turner (12th edition)

Bahan Kuliah: Business Taxation by Paul Kenny (2007)