Penggeledahan kantor Bea Cukai Tanjung Priok oleh KPK pada Jumat 30 Mei 2008 merupakan awal bagi reformasi birokrasi yang sesungguhnya. Penggeledahan di kantor-kantor pelayanan bea cukai lainnya, dan juga kantor pajak perlu dilakukan lagi untuk memberangus korupsi ke akar-akarnya. Jika dulu kita hanya mendengar dan memperbincangkan korupsi di Bea Cukai di warung-warung kopi maka sekarang kasus itu sudah masuk ke ranah publik yang lebih luas.

Sesungguhnya ini juga telah menjadi konsekuensi bagi para jajaran pegawai negeri yang menjadi target reformasi birolrasi. Tunjangan mereka (DEPKEU – (Pajak, Bea Cukai, DJLK), BPK dan KEHAKIMAN) sudah cukup layak disebut sebagai suatu reward yang pantas. Oleh karena itulah maka punishment atas mereka pun juga sudah pantas diberlakukan. Pendeknya terhadap mereka ini “zero tolerance” merupakan kata-kata yang tidak berlebihan. Gaji plus tunjangan lembaga-lembaga tersebut sudah mencapai taraf yang berimbang dengan sektor swasta, tuntutan kinerjanya pun juga seharusnya disamakan dengan pegawai swasta. Jika selama ini sangat susah untuk memecat PNS yang yang terbukti korupsi, maka di era baru ini sanksi pemecatan dan pidana sudah saatnya diberlakukan.

Dalam kategori pelayanan publik yang terkait dengan penerimaan negara, sektor pajak dan cukai harus diketatkan dengan tidak lagi memberikan ruang untuk bermain. Sudah saatnya membersihkan aparat pajak dan cukai yang kotor dan menggantikan mereka dengan tenaga yang memiliki kejujuran dan integritas yang sangat tinggi. Saya pribadi yakin jika sektor ini dapat ditertibkan maka akan berdampak positif pada penerimaan negara.

Gerakan anti korupsi juga seharusnya dapat menyentuh aparat pemeriksa. Di bidang pengawasan negara, efek jera juga harus diberlakukan terhadap aparat pemeriksa dan pengawas. Kita tidak menutup mata bahwa banyak pemeriksa dan pengawas yang lebih mengedepankan kepentingan pribadi dalam melakukan pemeriksaan. Kedatangan pemeriksa menjadi beban yang harus ditanggung oleh pihak yang diperiksa (terutama beban keuangan). Hingga banyak dari mereka yang bilang, tidak salah saja harus keluar uang apalagi kalau salah………. Lingkaran ini harus diputus dengan cara memecat dan memenjarakan auditor negara yang minta-minta uang. Untuk masuk ke arah ini mungkin masih perlu dua atau tiga langkah lagi. Kalau di Bea cukai sudah dilakukan, kejaksaan juga sudah dimulai , maka direktorat jenderal pajak dan lembaga-lembaga lain semisal BPK, BPKP, kepolisian, dan kehakiman menunggu giliran.