Tulisan kedua kali ini akan membahas mengenai fenomena korupsi yang terjadi di birokrasi pelayanan umum di tiga bidang yaitu perizinan, pelayanan kepabeanan dan cukia serta perpajakan. Sudah lama kita mengetahui bahwa pelayanan umum di Indonesia tergolong sangat payah. Menurut data dari transparency International, Korupsi di Indonesia pada tahun 2007 berada di urutan 143, peringkat yang tidak mengalami peningkatan bahkan turun dari tahun sebelumnya. Semakin tinggi angka itu maka semakin besar tingkat korupsinya. Kualitas birokrasi Indonesia berdasarkan Global Competitiveness Index berada di urutan kesekian, angka yang sangat jauh dari ideal. Kita tidak perlu menyangkal fakta ini, yang harus kita lakukan adalah memperbaiki birokrasi dan menjadikannya ideal dan bermanfaat bagi masyarakat.

Akante rlalu pagi jika membandingkan birokrasi Indonesia dibanding Singapura, apalagi jika membandingkan indeks kompetitif, bagaikan bumi dengan langit. Mengapa birokrasi kita sangat payah? Karena birokrasi kita telah dirasuki unsur korupsi. Birokrasi kita dimasuki pegawai yang hanya berorientasi uang. Mereka ini layak disebut tikus-tikus korup yang setiap saat menggerogoti fungsi pelayanan umum. Tikus-tikus ini akan selalu gemuk selama peraturan mengharuskan masyarakat datang dan mereka serta merta harus rela memberikan segepok uang suap walaupun tanpa keikhlasan.

Kasus suap menyuap di berbagai instansi pelayanan umum sangat kasat mata dan mudah menjumpainya. Mungkin setiap orang pernah mengalami kondisi yang mengaharuskan mereka untuk menyuap. Mengapa aliran uang dari masyarakat ke petugas disebut korupsi? Hal itu karena aliran uang akan berasal dari transaksi yang tidak wajar dan tidak fair. Uang mengalir karena adanya balas jasa atas pelanggaran hukum dan balas jasa atas kemudahan yang diberikan dari kesulitan yang telah diciptakan di institusi-institusi itu. Uang yang dipungut juga tidak masuk ke kas negara melainkan masuk ke kantong tikus-tikus itu. Kasus yang sangat jamak tentang korupsi pelayanan umum di instansi pusat maupun di instansi daerah terjadi di instansi bea cukai, pelayanan surat izin mengemudi di kepolisian, pelayanan perizinan usaha, mendirikan bangunan, lisensi tambang, lisensi kehutanan dan lain-lain.

Mengapa terjadi korupsi yang sistemik di instansi pelayanan umum. Banyak faktor yang menyebabkannya namun causa prima (penyebab utama) terjadinya korupsi itu terletak pada pola fikir dan kultur yang terbangun di otak orang-orang yang bekerja di instansi tersebut. Pola fikir dan mental pegawai di lingkungan pelayanan umum selalu mengasosiasikan tempat kerja sebagai ladang basah nan subur. Pertama kali bekerja di tempat pelayanan umum, di benak calon pegawai adalah bagaimana mendapakan uang yang melimpah. Pola fikir seperti itu ditambah dengan kerjasama antar pegawai dan para bosnya melahirkan korupsi secara sistemik telah menjadi racun yang sangat ganas bagi birokrasi. Birokrasi akhirnya bukan tempat untuk memperlancar urusan tetapi menjadi penghambat urusan dan sekaligus sebagai ATM bagi petugas yang bekerja di sana.

Terus apa yang dilakukan koruptor untuk mendapatkan uang yang tidak halal? Di bidang perizinan, baik di instansi pusat dan di daerah . Contohnya mudah saja, yaitu dengan menunda-nunda urusan perizinan yang sebenarnya sudah lengkap dan eligible untuk diselesaikan. Para petugas yang selalu berfikir uang akan menganggap apa yang dilakukan yang sebenarnya sudah menjadi tugas pokok dan fungsi mereka harus menjadi uang. Jika pihak yang mengurus perizinan tidak memberikan imbalan maka petugas selalu menunda-nunda hingga yang mengurus perizinan akhirnya memberikan uang. Itulah mengapa di masyarakat berlaku jargon “kalau bisa dipersulit mengapa dipermudah?”. Menunda dan mempersulit mereka yang tidak memberikan duit dan mempercepat urusan mereka yang memberikan duit adalah perbuatan korup. Cara lainnya adalah meloloskan perizinan yang tidak memenuhi syarat dengan imbalan tertentu. Biasanya masyarakat yang mau mengurus perizinan akan diberitahu besaran tarif tidak resmi yang nantinya akan masuk ke kantong pribadi para petugas dan pejabat di lingkungan pelayanan umum tersebut. Korupsi di bidang perizinan ini membuat perizinan menjadi mahal dan rusaknya lahan pertambangan dan gundulnya hutan-hutan kita serta sederet bencana alam lainnya.

Di bidang pengurusan impor barang, mungkin lebih gila lagi. Jika perizinan usaha nilainya tidak terlalu besar jika diukur dari nilai nominal uang maka korupsi di bidang bea cukai nilainya sangat fantastis. Masyarakat dan pengusaha yang selama ini tidak diberikan sosialisasi yang nyata tentang peraturan kepabeanan mau tidak mau akan selalu mendapatkan kesulitan melakukan impor barang. Prosedur yang harus mereka jalani sangat rumit hingga untuk memperlancar agar barang mereka agar cepat keluar dari pelabuhan maka tidak ada kata lain selain menyuap petugas. Menunda pengurusan barang bagi pengusaha akan berdampak bagi terlambatnya pengiriman dan membengkaknya ongkos penyimpanan di pelabuhan. Ini tentu akan lebih menguntungkan untuk menyuap apabila urusan mereka tidak ingin dihambaat. Modus lainnya adalah dengan meloloskan barang-barang yang tidak memenuhi syarat dan barang terlarang untuk diimpor. Kerjasama petugas bea cukai dan importir nakal ini tentu saja menguntungkan bagi mereka namun merugikan keuangan negara. Korupsi di area ini membuat birokrasi semain tidak efisien dan sekaligus memperpanjang rantai waktu proses barang hingga sampai ke tangan konsumen. Inilah mengapa kualitas di bidang pelayanan ini sangat rendah.

Di bidang perpajakan korupsi lebih kasat mata dan nilainya lebih besar lagi. Jika selama ini ada beberapa petugas pajak yang ketahuan main mata dengan wajib pajak maka sebenarnya ini belum menggambarkan berapa besar sebenarnya korupsi yang terjadi. Korupsi di bidang pajak merupakan korupsi di sektor penerimaan negara. Pajak memberikan konstribusi sebesar 75% penerimaan negara. Mengingat besarnya uang yang diurus oleh direktorat jenderal pajak ini maka nilai korupsinya pun juga akan sangat besar dibanding korupsi di instansi lainnya. Jangankan para bos/pejabat, kroco (petugas) rendahan saja di pajak kaya. Modus korupsi yang dilakukan fiskus (petugas pajak) adalah dengan memperkecil kewajiban pajak para wajib pajak dengan kompensasi tertentu. Sayang selama ini belum ada institusi pemeriksa yang bisa masuk ke bidang ini untuk mengungkap modus operandi kasus ini, BPK pun belum bisa. Mungkin harus mengunggu petugas KPK untuk memberantas korupsi di tempat ini. Ada hal yang lucu yang benar-benar terjadi di instansi perpajakan dimana pada saat yang sama petugas pajak berperan sebagai konsultan pajak. Dengan ini maka aliran uang dari wajib pajak ke konsultan pajak yang sekaligus menjadi petugas pajak seolah-olah sah karena mereka dibayar bukan sebagai petugas namun sebagai konsultan. Modus ini tentu saja hanya akal-akalan petugas pajak saja. Pegawai di bea cukai dan pajak sesuai dengan reformasi birokrasi sejak tahun 2007 telah mendapatkan penghasilan yang luar biasa besar, dari sisi pengahasilan mereka hanya kalah dari bank Indonesia. Untuk itu tidak ada kata lain untuk instansi ini selain no tolerance for corruption.