Jika sebagian besar berfikir bahwa subsidi BBM itu baik untuk stabilisasi, saya berfikiran sebaliknya. Subsidi BBM lebih cenderung menimbulkan instabilisasi. Mengapa? Subsidi bertujuan untuk stabilitas politik bukannya stabilitas ekonomi. Dengan demikian maka BBM lebih merupakan komoditas politik bukan lagi sekedar komoditas ekonomi. Subsidi BBM kemudian dijadikan pemerintah yang berkuasa untuk alat pengendalian stabilitas. Sebagai komoditas politik pemenuhan kebutuhan BBM akan dilakukan dengan cara at any cost tanpa lagi memperhatikan aspek kehematan. Penentuan harga kemudian menjadi keputusan politik. Inilah mengapa pengadaan BBM untuk kebutuhan nasional sekarang banyak menemui masalah antara kontradiktif antara kehematan dan stabilitas politik (dua hal yang sulit didapatkan pada waktu bersamaan).

Jika melihat ke belakang, subsidi BBM tidak dapat dilepaskan dari kebijakan politik masa orde baru. Pada era tersebut subsidi BBM merupakan salah satu manifesto politik orde baru untuk stabilisasi politik. Pemerintah orde baru sangat cermat melihat bahwa subsidi menjadi alat utama untuk melanggengkan kekuasaan mereka. Dan memang pemerintah pada waktu masih memiliki kekuatan karena belanja subsidi relatif masih rendah dibanding dengan APBN.

Melihat besarnya peranan subsidi dalam konteks politik maka subsidi kemudian dijadikan janji/kontrak politik dengan rakyat. Kontrak itu akan selalu berada dalam ingatan banyak orang sehingga jika ada pemerintah yang menaikkan harga BBM maka harus menanggung resiko dijatuhkan rakyat. Dalam kondisi kenaikan harga BBM sudah dapat dipastikan partai oposisi akan melakukan gerakan menentang kenaikan harga. Walaupun sebenarnya mereka pun tahu tidak ada jalan lain dalam kondisi ekonomi dan anggaran negara yang kacau balau. Jika partai opisisi itu berkuasa mereka pun juga akan melakukan hal yang serupa.

Pemerintah orde baru pada waktu itu memiliki modal yang cukup kuat untuk mempertahankan subsidi. Dari artikel oleh Karennina di wesite ISEI, diketahui bahwa subsidi BBM pertama kali diberlakukan pada tahun 1974, ketika itu situasi masih kondusif dimana harga minyak mentah dunia naik dari harga rata-rata 3,14 dolar AS per barel menjadi 11,45 dolar AS. Sementara itu tingkat konsumsi adalah sebesar 205.000 barel per hari (bph), dan produksi minyak mentah sebesar 1,38 juta bph. Subsidi masa kini tidak lagi feasible dilihat dari faktor konsumsi sebesar 1,4 juta Bph sementara produksi minyak mentah dibawah 900.000 bph.

Pada saat sebelum era reformasi 1998 konsumsi BBM memang tidak seperti sekarang dan produksi minyak juga masih cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sebagai bagian dari OPEC, Indonesia melihat keharusan dirinya untuk mengambil kebijakan minyak murah. Itulah sebabnya tahun 2009 kita keluar OPEC. Kabijakan subsidi seolah mendapatkan legitimasi dari konstitusi dimana bumi dan air serta segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara untuk kepentingan rakyat. Fakta inilah yang keliru dipahami oleh sebagian besar rakyat Indonesia? Mengapa? Ini berakar pada apa kebutuhan riil rakyat dan siapa yang berhak menentukan kebutuhan rakyat sekarang dan di masa depan. Dengan subsidi BBM maka sebetulnya generasi sekarang telah mengambil porsi yang berlebihan atas kekayaan alam Indonesia dengan meninggalkan sedikit sisanya ke generasi berikutnya. Konsumsi yang terlalu berlebihan tidak terelakkan lagi karena memang harga bahan bakar murah.

Subsidi dari waktu ke waktu dapat digambarkan secara ringkas sebagai berikut. Pada masa rezim orde baru harga bensin (premium) hanya sekitar 500 rupiah, harga itu bertahan sampai ditumbangkan oleh era reformasi pada tahun 1998. Menurut data dari Depkeu yang diolah oleh Hidayat Amir (IEI), Tahun 2001 di era Presiden Abdurrahman wahid, bensin dinaikan menjadi 1150 rupiah, waktu itu subsidi membengkak mencapaai angka hampir 70 trilyun. Pada tahun 2003 era Presiden Megawati, bensin dinaikkan menjadi 2000, kenaikan ini berhasil menurunkan subsidi menajdi sekitar 30 trilyun rupiah. Dan tidak lama setelah SBY menjabat, pada tahun 2005 beliau langsung menaikkan bensin ke ke level yang fantastis menjadi 4500 rupiah. Kenaikan itu untuk mencegah naiknya subsidi yang telah mencapai 95 trilyun pada tahun itu. Kenaikan harga tersebut ternyata berdampak positif pada turunnya konsumsi BBM tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2005 konsumsi sebesar 62 juta kilo liter, 2006 menjadi 37 juta Kl dan selanjutnya tahun 2007 meningkat sedikit menjadi 38 juta kl. Besaran subsidi pada tahun berikutnya menurun menjadi sekitar 60 trilyun. Pada tahun 2008 ini dengan harga minyak mentah tertinggi sebesar 140 dollar per barrel maka akan sulit dibayangkan berapa jumlah subsidi yang ditanggung negara yang kata Bu Ani (Menkeu) bisa mencapai 200 trilyun (angka yang fantastis……) mencapai 20% APBN. Padahal subsidi yang wajar adalah pada angka 5 atau 6 % dari APBN.

Gambaran buram subsidi BBM yang sangat membebani APBN sesungguhnya berakar pada kecilnya produksi minyak mentah Indonesia dari tahun ke tahun sementara itu konsumsi BBM naik seacara fantastis. Alhasil kekurangannya mau tidak mau kita harus mengimpor selisih kebutuhan dalam negeri dengan produksi BBM dari kilang kita.

Tanpa menafikan dampak negatif dari dicabutnya subsidi kepada sebagian besar masyarakat kecil yang bergerak di sektor nelayan, industri kecil dan transportasi sesungguhnya subsidi memang seharusnya dicabut dari dulu.

Masalah hakiki yang harus dijawab adalah, mana yang lebih baik antara memberikan subsidi minyak murah dengan mengabaikan perbaikan di sektor lain, atau menghilangkan subsidi tetapi dengan mengalihkannya dana itu untuk mengembangkan sektor lain, sebut saja infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Dengan memilih subsidi maka hutang kita ke anak cucu menjadi besar, sementara jika subsidi BBM tidak ada maka anak cucu kita kelak akan menikmati berkah dari penghematan dari dana subsidi. Jika kebutuhan kita untuk membangun infrastruktur bersamaan dengan kebutuhan untuk subsidi BBM, maka mau tidak mau kekurangannya harus ditutup dari hutang.

Kedua bahwa subsidi sekarang pada hakekatnya telah menjadi candu bagi masyarakat. Tanpa candu itu maka masyarakat akan stress dan menumpahkan kekesalannya dengan cara-cara yang destruktif. Lihat saja dimana-mana demonstrasi masa yang menentang kenaikan harga akan menimbulkan kerusuhan. Subsidi BBM mempunyai efek menenangkan persis seperti efek pil tidur. Saya malah takut dengan subsidi BBM ini membuat rakyat benaar-benar menjadi tertidur (tidak produktif – tidak maksimal dalam bekerja).

Ketiga adalah pengaruh subsidi yang sangat negatif terhadap perekonomian negara. Beban subsidi BBM yang demikian berat membuat anggaran negara ambruk. Adalah benar bahwa sesungguhnya dari kacamata cash flow sektor migas, kita masih bisa menikmati surplus. Uang yang masuk dari pendapat migas (PNBP, bagi hasil produksi minyak mentah, pajak, uang masuk dari penjualan BBM subsidi) masih lebih besar daripada uang yang keluar untuk membiayai produksi dan impor BBM. Namun kebijakan subsidi akan membawa dampak yang negatif yaitu hilangnya potensi pendapatan akibat menjual minyak dengan harga subsidi, apalagi kondisi sekarang dimana harga minyak sedaang tinggi-tingginya jika dijual ke luar negeri, negara akan mendapatkan penghasilan yang lumayan besar. Selisih antara keuntungan yang hilang akibat kebijakan subsidi itulah yang disebut subsidi. Yang paling parah adalah menjadikan kebijakan subsidi BBM sebagai patokan harga semua barang. Penentuan harga komoditas (khususnya untuk ekonomi skala kecil) diukur dari besaran harga minyak. Jika harga minyak naik dalam beberapa persen tertentu maka harga komoditas akan dinaikkan kurang lebih setara dengan kenaikan harga minyak. Keadaan seperti ini membuat angka inflasi naik dengan sendirinya.

Keempat, subsidi membuat semua perekonomian sangat tergantung pada harga minyak. Yang paling parah adalah subsidi menjadi benchmark kemiskinan. Jika subsidi diturunkan maka jumlah warga yang miskin semakin banyak inilah yang disebut ekonomi yang bergantung pada minyak (Oil dependence economic) bukan dalam arti kita menggantungkan minyak sebagai pendapatan kita tetapi meletakkan minyak sebagai faktor yang mentukan variabel ekonomi lainnya. Sebut saja misalnya angka kemiskinan, inflasi, pengangguran dll.