Syahdan di suatu kantor, demi untuk mencapai cita-cita luhur reformasi birokrasi maka jam kerja karyawan kemudian ditambah. Jika dulu pegawai di kantor itu datang pada jam 8 trus pulang jam empat maka sekarang jam datang menjadi jam 7:30 pulang jam 5.00. Reformasi birokrasi memang membawa berkah berupa naiknya tunjangan namun si karyawan harus lebih disiplin dalam bekerja minimal untuk absen di mesin cap jari pagi dan sore.

Kalau dihitung-hitung, jam kerja karyawan sekarang menjadi 9 jam kerja setelah dikurang istirahat 1/2 jam. nah bandingkan dengan UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa jam kerja adalah 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 (satu) minggu. Kalau jam kerja normal waktunya melebihi jam kerja di UU bukannya berarti jam kerja di kantor tersebut melanggar UU. Ataukah tambahan tunjangan dapat dianalogikan sebagai lembur? Wah guawat dech kalau tiap hari harus lembur…..

Bukan hanya jam kerja yang melebihi waktu yang ditentukan di UU, aturan baru di kantor itu juga sangat ketat dalam memotong penghasilan pegawai. Nggak masuk seharian (kecuali opname di RS) dipotong 3%, nggak ikut upacara bendera dipotong 5%, terlambat dipotong 1%, pulang sebelum waktunya dipotong 1% juga. Nah kalau nggak mau dipotong pegawai di kantor tersebut harus sangat “militan’ menjaga absen jangan sampai kena tanda “silang”. Efeknya adalah si pegawai harus berangkat pagi buta, pulang larut malam (hanya karena takut dipotong).

Keadaan ini menimbulkan kondisi keluarga pegawai menjadi kurang sehat. Bayangkan para pagawai wanita yang punya anak kecil akan berkuranglah waktu kumpul dengan anak-anak mereka. Jam kerja 9 jam sehari akan merampas waktu berinteraksi yang berharga antara ibu dan anak. Selain itu hal itu menimbulkan moral hazard pegawai, mangapa? Kantor tersebut bukanlah kantor pelayanan melainkan kantor yang lebih mementingkan proses intelektual dan berfikir. Waktu yang panjang tidak selalu koheren dengan kualitas pekerjaan yang dihasilkan dari proses intelektual. So jika ada penugasan di luar yang notabene pegawai tersebut diberikan tambahan uang saku, maka sebagian akan memanfaatkan jam kerja yang longgar di waktu dinas keluar sebagai kompensasi jam kerja yang ketat di waktu normal. Dinas luar dengan demikian menjadi lahan bagai pegawai untuk membolos karena membolos pada waktu dinas luar tidak terkena potongan. Efeknya adalah pekerjaan yang sesungguhnya butuh effort yang lebih malah berkurang kualitasnya.

Dengan ini maka profesionalisme menjadi taruhannya. Jam kerja yang panjang tidak lantas membuat mutu pekerjaan menjadi meningkat. Waktu yang lama saya fikir tidak memberikan kontribusi yang sinifikan dari profesionalisme pegawai yang dituntut dalam cita-cita reformasi birokrasi. Yang lebih penting daripada jam kerja adalah insentif factor yang dapat menginduksi pegawai meningkatkan kualitas pekerjaannya secara tepat waktu dan kualitas yang tinggi.

Pendek kata sudah saatnya kantor itu menerapkan pola reward yang berbeda dengan keadaan yang ada. Jika tidak ada yang bisa didapatkan dari effort dan kualitas yang lebih tinggi maka pegawai akan bekerja apa adanya. Toh ada anekdot PGPS – Pintar Goblok Pendapatan Sama. Kondisi yang sepertinya menjadi lingkaran setan, dimana tidak ada reward yang lebih atas prestasi kerja pegawai dibanding dengan pegawai yang substandar bahkan mungkin bisa disebut offspec.