Agreed Upon Procedure atau dapat disingkat dengan sebutan AUP adalah salah satu level pemeriksaan BPK RI berjenis pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). AUP dijadikan sebagai salah satu level terendah dalam hirarki PDTT. Rendahnya AUP tersebut dapat dilihat dari level keyakinan yang ingin didapatkan auditor, jumlah evicende yang dikumpulan, prosedur pemeriksaan yang terbatas dan jenis opini yang dinyatakan oleh auditor.

Di ranah audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik (KAP), perikatan KAP dengan client ditujukan untuk mendapatkan opini auditor atas hal-hal yang diinginkan client terkait dengan prosedur yang dilakukan tersebut. Terkait dengan level fee maka AUP akan lebih murah dibandingkan dengan level pemeriksaan eksaminasi dan reviu. Di sinilah fee menentukan, jika pengin hasil yang lebih meyakinkan dan prosedur audit yang lebih luas maka client membayar fee audit lebih tinggi untuk type reviu dan eksaminasi.

Beberapa jenis audit yang terkait dengan tujuan untuk mendapatkan kesimpulan atas hal tertentu seperti misalnya audit Subsidi BBM, Listrik, pupuk dsb diartikan sebagai AUP. Sebagian pihak tertentu di BPK memang seperti itu. Namun demkian perdebatan yang harus dilakukan adalah menimbang dan mengukur apakah suatu prosedur dapat disebut sebagai reviu, AUP ataukah eksaminasi. Dalam hal penulisan laporan (LHP) definisi mengenai ketiga jenis level pemeriksaan ini tidak dicontohkan dengan gambalang. Dengan ini maka masing-masing auditor dapat membuat judgment sendiri sesuai dengan apa yang difikirkan dan diyakininya.

Lantas apa permasalahan antara AUP dengan BPK. Jika selama ini AUP dinyatakan sebagai prosedur yang dilakukan auditor dengan persetujuan pihak ketiga (pihak tertentu maka dengan demikian membawa implikasi superioritas pihak tertentu tersebut. Di dalam Juklak PDTT BPK, AUP secara tidak jelas disebutkan apakah prosedur tersebut harus disetujui oleh pihak ketiga, pihak tertentu ataukah harus disetujui oleh pemberi tugas. Kalau dibaca dengan pelan-pelan maka pembaca akan mendapat kesan bahwa prosedur dalam AUP disetujui oleh pihak ketiga (pihak tertentu). kalau disebut disetujui oleh pemberi tugas maka memang seharusnya seperti itu. Semua jenis pemeriksaan BPK baik itu bersifat reviu maupun eksaminasi disetujui oleh pemberi tugas. Dengan demikian tidak ada yang spesifik terkait dengan hal ini.

Klausul disetujui oleh pemberi pihak tertentu seperti dinyatakan di atas menimbulkan kesan superioritas pihak tertentu tersebut atas BPK. Padahal menurut ketentuan hanya DPR-lah yang dapat meminta BPK untuk melakukan audit tertentu selain dari audit yang memang direncanakan oleh BPK sendiri. Dalam praktik yang berjalan sekarang ini pun DPR tidak pernah mencampuri urusan prosedur audit yang telah disusun oleh BPK. Ini terkait dengan sifat BPK yang bebas dan mandiri dalam melakukan audit.

Persetujuan oleh pihak tertentu dengan ini akan membatasi kewenangan BPK dalam menerapkan prosedur audit yang dilakukan. Dengan demikian maka seharusnya BPK dapat secara teliti melihat masalah ini untuk kemudian melakukan ralat atas ketentuan operasional (Juklak) yang mengatur mengenai PDTT tersebut.
AUP dengan ini seharusnya hanya dikaitkan keleluasan prosedur pemeriksaan berdasarkan kewenangan internal BPK dalam menerapkan prosedur pemeriksaan.