Cerita tentang PR negeri kita kita mulai dengan Infrastruktur yang membunuh. Mengapa diberi judul ” infrastruktur yang membunuh“. Secara harfiah memang benar bahwa buruknya infrastruktur di negeri ini telah membuat banyak jiwa melayang sia-sia. Jalan yang rusak dan berlobang, jalan sempit dan berkelok-kelok, marka jalan yang kabur, rambu-rambu lalu lintas yang kurang “visible”, jembatan patah dan sebagainya adalah sekian banyak “pembunuh” di jalan raya. Secara konotatif infrastruktur di negeri kita telah membunuh daya saing bangsa ini, bayangkan perusahaan mana yang mau investasi kalau hanya untuk mengirim barang perlu waktu tempuh yang lama. Selain itu ongkos yang ditanggung juga cukup mahal oleh karena pemborosan BBM dan pungli di berbagai pos. dan akhirnya kita telah tertinggal dengan bangsa lain di Asia.

Tengok saja kasus beberapa kasus besar di darat seperti antrian kendaraan belasan kilometer di Merak di bulan Maret 2010, perbaikan jalan tol merak yang tidak kunjung usai, amblasnya jalan di Tanjung Priok, dan kebakaran di bawah jalan tol Jakarta Utara. Di dalam kota jakarta waktu tempuh dari satu tempat ke tempat lain semakin lama, bahkan untuk sampai di tempat kerja para pekerja di jakarta perlu waktu sampai 2 jam. Hal ini karena kurangnya fasilitas transportasi masal yang dapat menunjang kebutuhan warga jakarta. Di laut kasus kecelakaan tenggelamnya kapal-kapal seperti cerita yang timbul dan tenggelam dan mudah dilupakan.

Infrastruktur memang berkembang, kalau kita tengok pada awal tahun 1980-1990 an jalan tol di tengah kota belum ada. Stasiun Kereta api (above the ground) semacam Gambir, Cikini , Gondangdia, Juanda belum ada. Prasarana kelautan berupa dermaga dan kapal-kapal barang dan penumpang juga berkembang. Kemajuan negeri kita memang ada dan bukannya jalan di tempat.

Namun jika dikaitkan dengan permasalahan kinerja maka infrastruktur maka harus diakui bahwa manajemen infrastruktur kita memang kurang bagus. Akar permasalahan infrastruktur terletak pada:
1. Lemahnya implementasi program pemerintah di bidang infrastruktur;
2. Sinergi yang kurang padu antar lembaga kementerian yang mengurusi infrastruktur;
3. Bobroknya mental birokrat yang sampai sekarang masih mencari peluang korupsi di balik proyek pemerintah;
4. Mental birokrat yang tidak pernah malu jika mengalami kegagalan;
5. Lemahnya koordinasi pemerintah pusat dan daerah;
6. Responsivitas yang rendah dalam hal penanganan masalah;
7. Politik anggaran yang kurang pada antar moda;
8. Audit kinerja yang kurang intensif dan dan tidak ditindaklanjutinya rekomendasi Pemeriksa intern maupun ekstern

Terkait dengan infrastrukur saya tertarik dengan editorial Media Indonesia seperti tertulis di bawah ini.

Dari http://www.mediaindonesia.com ” Tragedi Infrastruktur Kamis, 07 April 2011 00:00 WIB”

INFRASTRUKTUR adalah tragedi yang semakin membelenggu Indonesia. Jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, tidak bertambah dalam jumlah maupun kualitas. Bahkan, jalan raya sebagai contoh, di seluruh Nusantara lebih banyak yang rusak daripada yang baik.

Sulit dibayangkan dengan infrastruktur yang compang-camping seperti saat ini, Indonesia mampu bersaing secara global. Setidaknya ada pemborosan Rp37 triliun dari sisi biaya angkutan akibat buruknya infrastruktur yang berimplikasi pada naiknya biaya produksi dan harga barang.

Mutu dan jumlah infrastruktur yang terus memburuk bertolak belakang dengan peningkatan APBN dari tahun ke tahun. Tahun 2004 belanja APBN kita adalah Rp430 triliun.

Sekarang, 2011, belanja APBN kita sudah Rp1.200 triliun. Terjadi peningkatan APBN tiga kali lipat dalam tempo tujuh tahun.
Ironi terbesar dan sekaligus tragedi adalah uang yang terus membengkak di kantong negara hanya mengakibatkan kemerosotan jumlah dan mutu infrastruktur. Pasti ada kesalahan yang sangat fundamental dalam politik infrastruktur.

Anggaran yang terbatas jadi kambing hitam. Dari kebutuhan dana infrastruktur yang mencapai Rp1.400 triliun hingga 2014, pemerintah mengklaim hanya mampu menyediakan 19,6%-nya atau sebesar Rp274 triliun. Sisanya dilemparkan ke swasta.

Tetapi hasilnya tidak seperti harapan. Soalnya, masih ada ganjalan investor untuk masuk ke proyek infrastruktur.
Salah satunya soal pengadaan lahan yang tidak segera direspons. UU tentang pengadaan lahan bagi kepentingan umum tak kunjung terbit.

Dalam pembangunan jalan, misalnya, pemerintah begitu terfokus pada jalan tol dan melupakan jalan-jalan nontol yang menjadi bagian dari tanggung jawab negara terhadap rakyatnya.

Pembangunan infrastruktur tidak bisa ditunda lagi. Mustahil memiliki daya saing nasional apalagi global kalau infrastruktur buruk, tersendat, bahkan terputus.

World Economic Forum menempatkan Indonesia di bawah negara-negara tetangganya soal kualitas infrastruktur. Indonesia mendapat skor 3,7 dari maksimal 7 poin, lebih rendah ketimbang Thailand (4,9) dan Malaysia (5,5).

Peringkat itu seharusnya membuat pemerintah terpicu. Keterbatasan anggaran dan ruang fiskal yang sempit jangan jadi alasan untuk malas mencari terobosan untuk membangun infrastruktur.

Pemerintah harus ingat, tanpa ketersediaan infrastruktur, sulit bagi Indonesia menaikkan daya saing menuju keterbukaan pasar ASEAN pada 2015.

Apa kita mau hanya jadi pasar ekspor negara lain?