Politik identik dengan kekuasaan. Tujuan utama dari politik adalah bagaimana melanggengkan kekuasaan. Namun demikian apakah ketika sudah berkuasa terus dapat memuaskan orang yang berpolitik? Tentu saja tidak karena setelah itu muncul rentetan kepentingan sebagai teman sejati politik itu sendiri.

Nah politik juga dapat diartikan sebagai kepentingan. So siapa yang kepentingannya dapat diakomodir dalam negara ini maka harus terjun dalam bidang politik. Jika tidak maka seseorang yang punya kepentingan namun apolitis seharusnya siap untuk diabaikannya kepentingannya.

Celakanya di negeri kita ini kepentingan yang mengendarai politik adalah kepentingan golongan tertentu dan motif utamanya adalah ekonomi. Kalau untuk ekonomi semua rakyat Indonesia sih pasti baik, tapi bagaimana kalau motif ekonomi golongan tertentu itu yang mendasari untuk berpolitik.

Konstelasi berpolitik yang berakar pada pemenuhan kepuasan ekonomi itu kemudian melahirkan politik sebagai pekerjaan (profesi) dan politik yang koruptif. Lebih parah lagi di negeri kita ini pejabat politik sebagai kepala pemerintahan di daerah banyak yang tersandung kasus korupsi. Dari data Media Indonesia per 8 Maret 2011 “Sampai sekarang jumlah kepala daerah, gubernur dan bupati/wali kota, yang telah menjalani pemeriksaan di KPK sebanyak 17 gubernur dan 158 bupati/wali kota,” (http://www.mediaindonesia.com/read/2011/03/08/208590/16/1/17-Gubernur-dan-158-BupatiWali-Kota-Tersandung-Dugaan-Korupsi).

Korupsi tidak hanya ada di pemerintah daerah, namun juga di pemerintah pusat juga terjadi. So di negera kita ini korpusi telah menjadi masif, tanpa kendali, melibatkan klusi aparat pemerintah-lembaga penegak hukum-dan pebisnis. Korupsi tidak kian redup karena impelentasi law enforcement yang rendah dan rendahnya komitmen politik dalam pemberantasan korupsi. Mengutip dari Antaranews tanggal 8 November 2009, dalam diskusi “Politik, Korupsi, dan Ujian Pemerintahan SBY Jilid II” yang digelar Pengurus Cabang Istimewa Muhamadiyah London bersama Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) UK dan Persatuan Pelajar Indonesia United Kingdom (PPI UK) bertempat di KBRI London. Diskusi menghadirkan tiga pembicara dari kalangan mahasiswa di antaranya kandidat PhD bidang ilmu hukum di University of Dundee Mohamad Mova Al Afghani, ahli politik ekonomi dari University of Exeter Intan Syah Ichsan, dan kandidat PhD bidang antropologi di University of Sussex Amich Alhumami. Pernyataan yang patut digarisbawahi antara lain:

Amich Alhumami: praktik korupsi menjadi sedemikian kompleks ketika terkait dengan politik dan kekuasaan serta menyangkut pejabat tinggi negara, tokoh politik, dan partai politik.
Mohamad Mova Al Afghani: krisis kepercayaan pada institusi penegakan hukum di Indonesia berada pada titik kulminasi.Makelar Kasus (Markus) merupakan fenomena sistemik dalam penegakan hukum di Indonesia. Alih-alih menangkap orang yang mengaku mempersiapkan uang suap untuk penegak hukum, pemerintah berlindung di balik hukum positif dan melukai rasa keadilan masyarakat.
Syah Ichsan: kemelut KPK dan Kepolisian yang hendaknya dilihat sebagai rangkaian kasus dana talangan Bank Century, yang mengandung kejanggalan dan sengaja ditenggelamkan oleh perseteruan dua lembaga negara penegak hukum.

Itulah PR kedua negeri ini.