Sumber Koran Kompas
Sandro Gatra | Inggried Dwi Wedhaswary | Kamis, 19 Januari 2012 | 16:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya potensi kerugian negara senilai Rp 45 miliar dalam pengelolaan Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat. Hal itu diketahui setelah dilakukan audit.

Anggota BPK, Rizal Jalil, mengatakan, potensi kerugian negara terjadi dalam dua kasus. Pertama, terkait perjanjian kerja sama bangun guna serah tanah milik UI (Asrama PGT) di Pegangsaan Timur, Jakarta Pusat, dengan PT NLL. Kerja sama itu, kata Rizal, tanpa sepengetahuan dan persetujuan Menteri Keuangan. Proyek ini dinilai berpotensi merugikan negara hingga Rp 41 miliar.

“Rektor UI melakukan kerja sama tanpa sepengetahuan, persetujuan Menteri Keuangan sebagai pejabat yang ditunjuk untuk mengelola aset negara. Itu bertentangan dengan PP Nomor 6 Tahun 2006 dan PP Nomor 38 Tahun 2008 tentang Aset Negara,” kata Rizal, saat menyampaikan hasil audit kepada pimpinan DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/1/2012).

Hasil audit Pengelolaan Dana Masyarakat Tahun Anggaran 2009-2011 di UI itu diterima Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.

Kasus kedua, lanjut Rizal, terkait ketidakcermatan dalam pelaksanaan kerja sama dengan JICA (Jepang) untuk membangun Rumah Sakit Pendidikan UI (RSP UI). Pembangunan RSP terlambat sehingga negara harus membayar denda komitmen sebesar 38.508.859 yen atau sekitar Rp 4 miliar.

Effendi Ghazali, pengajar di UI yang tergabung dalam gerakan “Save UI”, menjelaskan, pembangunan itu terlambat lantaran ada boulevard.

“Laporan audit kantor akuntan publik tahun 2009 menunjukkan tidak ada data apa pun selama ini tentang boulevard,” kata dia.

Taufik mengatakan, pimpinan DPR akan mendalami hasil audit BPK itu untuk mengambil langkah selanjutnya. “Kita akan koordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Kita harapkan janganlah main-main dengan program yang menggunakan uang rakyat,” kata Taufik.

Audit BPK
Rektor UI Klarifikasi Tudingan BPK

Indra Akuntono | Latief | Sabtu, 21 Januari 2012 | 21:04 WIB

DEPOK, KOMPAS.com – Rektor Universitas Indonesia (UI) Gumilar Rusliwa Somantri memberikan penjelasan terkait hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan potensi kerugian negara puluhan miliar rupiah di UI.
Saya dituding lalai dalam menandatangani loan tersebut. Padahal, yang menandatangani bukan kami, tapi Menteri Keuangan saat itu. Hanya proyeknya saja yang ada di UI.
— Gumilar R Somantri

Gumilar menjelaskan, proyek kerja sama bangun guna serah tanah milik UI di Pegangsaan Timur (PGT) telah dilaksanakan sejak 1992. Ia menambahkan, Rektor UI yang menjabat saat itu melakukan kerjasama antara UI dengan pihak swasta yang membantu pembangunan asrama mahasiswa di kampus UI Depok.

Menurut Gumilar, saat itu ada kemacetan pembangunan. Belum sempat dilanjutkan, proyek tersebut terpaksa kembali digantung karena pada 1997 Indonesia dihantam krisis ekonomi.

“Baru saat saya menjadi rektor (2007) proyek itu dilanjutkan setelah 15 tahun terbengkalai. BPK hanya berasumsi itu disewakan, padahal perusahaan itu sudah membantu UI membangun asrama, dan menyelesaikan urusan sertifikat,” kata Gumilar, Sabtu (21/1/2012), di Kampus UI, Depok, Jawa Barat.

Mengenai Rumah Sakit Pendidikan (RSP) UI, lanjut Gumilar, ia sama sekali tidak terkait dengan keterlambatan yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 4 miliar. Ia melanjutkan, pihak UI tidak ikut serta menentukan jumlah loan agreement (perjanjian pinjaman dana) tersebut. Menurutnya, BPK harus menanyakan hal itu kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

“Saya dituding lalai dalam menandatangani loan tersebut. Padahal, yang menandatangani bukan kami, tapi Menteri Keuangan saat itu. Hanya proyeknya saja yang ada di UI,” pungkasnya.

Seperti diberitakan, BPK menemukan adanya potensi kerugian negara senilai Rp 45 miliar dalam pengelolaan aset Universitas Indonesia. Potensi kerugian negara terjadi dalam dua kasus. Pertama, terkait perjanjian kerja sama bangun guna serah tanah milik UI (Asrama PGT) di Pegangsaan Timur, Jakarta Pusat, dengan PT NLL.

Kedua, rektor UI dinilai tidak cermat dalam pelaksanaan kerja sama dengan JICA (Jepang) untuk membangun Rumah Sakit Pendidikan UI (RSP UI). Pembangunan RSP terlambat sehingga negara harus membayar denda komitmen sebesar 38.508.859 yen atau sekitar Rp 4 miliar.