GATRA Edisi 38/2010 (GATRA/Tim Desain)

Jutaan kiloliter BBM bersubsidi dijarah mafia BBM. Mekanisme distribusi BBM subsidi memang bermasalah. Pada tahun 2008 saja, BBM bersubsidi yang diduga diselewengkan mencapai 47,1 juta liter. Angka itu, menurut Bambang Widjajanto, tenaga ahli BPK bidang pengembangan pemeriksaan migas, didapat dari temuan BPK atas penyaluran BBM subsidi di beberapa daerah. Selain salah sasaran, kebanyakan penyaluran BBM subsidi dimanipulasi oleh pihak-pihak yang diduga sebagai bagian dari mafia BBM. Mafia BBM subsidi ini juga diduga melibatkan oknum pegawai Pertamina.

Menurut Bambang, sektor angkutan laut menjadi kontributor terbesar dalam penyelewengan BBM subsidi, yaitu mencapai 25,4 juta liter. Angka sebesar itu terdiri atas kelebihan penyaluran BBM subsidi bagi kapal ikan, pasokan BBM subsidi bagi kapal yang ke luar negeri, hingga pemalsuan dokumen. “Ada pula data kapal yang sedang rusak atau docking tapi tetap menerima pasokan BBM,” kata Bambang. Namun kasus yang cukup menyita perhatian BPK, menurut Bambang, menyangkut penyaluran BBM subsidi di Pelabuhan Tanjung Priok.

Dalam kasus itu, Pertamina dan negara diperkirakan mengalami kerugian hingga 2,7 juta liter BBM. Kerugian itu berasal dari manipulasi data dan rekayasa kapal oleh sejumlah perusahaan fiktif. Dokumen atas nama kapal MV Sanhai 19, KM Radar Samudera V, KM Winnari 108, KM Sanhai 8, KM Layang Samudra, KM Tirtana CT, dan KM Niaga Banda CT 7, setelah diperiksa BPK, penuh rekayasa dan fiktif.

Anehnya, perusahaan dan nama kapal yang ditemukan BPK itu sudah terjerat kasus sama pada 2007. Sehingga muncul dugaan perbuatan tercela itu melibatkan orang dalam Pertamina. Bahkan, kerugian yang diderita pemerintah dan Pertamina mencapai lebih dari 6,2 juta liter. “Kami sudah melaporkan ke Mabes Polri dan sudah mendapat konfirmasi (dari Kabareskrim), bahwa kasusnya sudah masuk tahap penyidikan,” kata Bambang.

BPK menengarai adanya mismanajemen dalam penyaluran BBM bersubsidi oleh Pertamina. Anggota BPK Ali Masykur Musa mengatakan, audit BPK yang dilakukan pada 2001 hingga 2008 berhasil mengoreksi besaran subsidi BBM yang diajukan Pertamina sebesar Rp 18,3 trilyun. Koreksi atas pengajuan subsidi oleh perusahaan pelat merah itu, menurut BPK, berpotensi merugikan negara. “Banyak laporan Pertamina yang tidak akurat,” Ali Masykur Musa menegaskan.

Nilai koreksi BPK itu, menurut mantan anggota DPR dari Fraksi PKB ini, jauh lebih besar dibandingkan dengan proyeksi penghematan yang ditargetkan pemerintah dalam program pengendalian konsumsi BBM bersubsidi, September mendatang. Pemerintah menargetkan dapat menghemat BBM subsidi sebesar 2,3 juta kiloliter. Karena itu, Ali Masykur meminta pemerintah memperbaiki kinerja pengawasan di Pertamina, untuk mengurangi bocornya BBM subsidi sebelum menjalankan program pembatasan BBM bersubsidi.

Pendapat itu sejalan dengan pandangan anggota Komisi VII DPR, Satya W. Yudha. Menurut kader Partai Golkar ini, wacana pembatasan BBM bersubsidi justru akan meningkatkan penyelewengan BBM bersubsidi nantinya. Apalagi, menurut Satya, “Indonesia telah gagal dalam pendistribusian BBM subsidi.”

Pihak Pertamina yang diwakili Direktur Pemasaran dan Niaga, Djaelani Sutomo, membantah jika pihaknya alpa dalam penyaluran BBM subsidi. Khusus di pelabuhan, menurut Djaelani, pihak yang berkepentingan sangat banyak. Begitu pula syarat-syaratnya. Seperti instansi pelabuhan, kategori kapal asing atau bukan, volume, surat izin berlayar, serta surat trayek. Ini melibatkan wewenang di luar Pertamina. “Artinya banyak pernik-pernik yang harus dipenuhi perusahaan pelayaran,” kata Djaelani Sutomo. Begitu pula menyangkut sanksi, Pertamina menolak jika dikatakan lemah. Menurut Djaelani, sanksi akan diberikan bila memang terbukti industri meraup BBM bersubsidi.

Sumber: majalah Gatra
Hendri Firzani, Sandika Prihatnala, dan Birny Birdieni
[Laporan Utama, Gatra Nomor 38 Beredar Kamis, 29 Juli 2010]