PR Negeri Kita: (2) Politik yang koruptif

Leave a comment

Politik identik dengan kekuasaan. Tujuan utama dari politik adalah bagaimana melanggengkan kekuasaan. Namun demikian apakah ketika sudah berkuasa terus dapat memuaskan orang yang berpolitik? Tentu saja tidak karena setelah itu muncul rentetan kepentingan sebagai teman sejati politik itu sendiri.

Nah politik juga dapat diartikan sebagai kepentingan. So siapa yang kepentingannya dapat diakomodir dalam negara ini maka harus terjun dalam bidang politik. Jika tidak maka seseorang yang punya kepentingan namun apolitis seharusnya siap untuk diabaikannya kepentingannya.

Celakanya di negeri kita ini kepentingan yang mengendarai politik adalah kepentingan golongan tertentu dan motif utamanya adalah ekonomi. Kalau untuk ekonomi semua rakyat Indonesia sih pasti baik, tapi bagaimana kalau motif ekonomi golongan tertentu itu yang mendasari untuk berpolitik.

Konstelasi berpolitik yang berakar pada pemenuhan kepuasan ekonomi itu kemudian melahirkan politik sebagai pekerjaan (profesi) dan politik yang koruptif. Lebih parah lagi di negeri kita ini pejabat politik sebagai kepala pemerintahan di daerah banyak yang tersandung kasus korupsi. Dari data Media Indonesia per 8 Maret 2011 “Sampai sekarang jumlah kepala daerah, gubernur dan bupati/wali kota, yang telah menjalani pemeriksaan di KPK sebanyak 17 gubernur dan 158 bupati/wali kota,” (http://www.mediaindonesia.com/read/2011/03/08/208590/16/1/17-Gubernur-dan-158-BupatiWali-Kota-Tersandung-Dugaan-Korupsi).

Korupsi tidak hanya ada di pemerintah daerah, namun juga di pemerintah pusat juga terjadi. So di negera kita ini korpusi telah menjadi masif, tanpa kendali, melibatkan klusi aparat pemerintah-lembaga penegak hukum-dan pebisnis. Korupsi tidak kian redup karena impelentasi law enforcement yang rendah dan rendahnya komitmen politik dalam pemberantasan korupsi. Mengutip dari Antaranews tanggal 8 November 2009, dalam diskusi “Politik, Korupsi, dan Ujian Pemerintahan SBY Jilid II” yang digelar Pengurus Cabang Istimewa Muhamadiyah London bersama Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) UK dan Persatuan Pelajar Indonesia United Kingdom (PPI UK) bertempat di KBRI London. Diskusi menghadirkan tiga pembicara dari kalangan mahasiswa di antaranya kandidat PhD bidang ilmu hukum di University of Dundee Mohamad Mova Al Afghani, ahli politik ekonomi dari University of Exeter Intan Syah Ichsan, dan kandidat PhD bidang antropologi di University of Sussex Amich Alhumami. Pernyataan yang patut digarisbawahi antara lain:

Amich Alhumami: praktik korupsi menjadi sedemikian kompleks ketika terkait dengan politik dan kekuasaan serta menyangkut pejabat tinggi negara, tokoh politik, dan partai politik.
Mohamad Mova Al Afghani: krisis kepercayaan pada institusi penegakan hukum di Indonesia berada pada titik kulminasi.Makelar Kasus (Markus) merupakan fenomena sistemik dalam penegakan hukum di Indonesia. Alih-alih menangkap orang yang mengaku mempersiapkan uang suap untuk penegak hukum, pemerintah berlindung di balik hukum positif dan melukai rasa keadilan masyarakat.
Syah Ichsan: kemelut KPK dan Kepolisian yang hendaknya dilihat sebagai rangkaian kasus dana talangan Bank Century, yang mengandung kejanggalan dan sengaja ditenggelamkan oleh perseteruan dua lembaga negara penegak hukum.

Itulah PR kedua negeri ini.

Advertisements

PR Negeri kita: (1) Infrastruktur yang membunuh

Leave a comment

Cerita tentang PR negeri kita kita mulai dengan Infrastruktur yang membunuh. Mengapa diberi judul ” infrastruktur yang membunuh“. Secara harfiah memang benar bahwa buruknya infrastruktur di negeri ini telah membuat banyak jiwa melayang sia-sia. Jalan yang rusak dan berlobang, jalan sempit dan berkelok-kelok, marka jalan yang kabur, rambu-rambu lalu lintas yang kurang “visible”, jembatan patah dan sebagainya adalah sekian banyak “pembunuh” di jalan raya. Secara konotatif infrastruktur di negeri kita telah membunuh daya saing bangsa ini, bayangkan perusahaan mana yang mau investasi kalau hanya untuk mengirim barang perlu waktu tempuh yang lama. Selain itu ongkos yang ditanggung juga cukup mahal oleh karena pemborosan BBM dan pungli di berbagai pos. dan akhirnya kita telah tertinggal dengan bangsa lain di Asia.

Tengok saja kasus beberapa kasus besar di darat seperti antrian kendaraan belasan kilometer di Merak di bulan Maret 2010, perbaikan jalan tol merak yang tidak kunjung usai, amblasnya jalan di Tanjung Priok, dan kebakaran di bawah jalan tol Jakarta Utara. Di dalam kota jakarta waktu tempuh dari satu tempat ke tempat lain semakin lama, bahkan untuk sampai di tempat kerja para pekerja di jakarta perlu waktu sampai 2 jam. Hal ini karena kurangnya fasilitas transportasi masal yang dapat menunjang kebutuhan warga jakarta. Di laut kasus kecelakaan tenggelamnya kapal-kapal seperti cerita yang timbul dan tenggelam dan mudah dilupakan.

Infrastruktur memang berkembang, kalau kita tengok pada awal tahun 1980-1990 an jalan tol di tengah kota belum ada. Stasiun Kereta api (above the ground) semacam Gambir, Cikini , Gondangdia, Juanda belum ada. Prasarana kelautan berupa dermaga dan kapal-kapal barang dan penumpang juga berkembang. Kemajuan negeri kita memang ada dan bukannya jalan di tempat.

Namun jika dikaitkan dengan permasalahan kinerja maka infrastruktur maka harus diakui bahwa manajemen infrastruktur kita memang kurang bagus. Akar permasalahan infrastruktur terletak pada:
1. Lemahnya implementasi program pemerintah di bidang infrastruktur;
2. Sinergi yang kurang padu antar lembaga kementerian yang mengurusi infrastruktur;
3. Bobroknya mental birokrat yang sampai sekarang masih mencari peluang korupsi di balik proyek pemerintah;
4. Mental birokrat yang tidak pernah malu jika mengalami kegagalan;
5. Lemahnya koordinasi pemerintah pusat dan daerah;
6. Responsivitas yang rendah dalam hal penanganan masalah;
7. Politik anggaran yang kurang pada antar moda;
8. Audit kinerja yang kurang intensif dan dan tidak ditindaklanjutinya rekomendasi Pemeriksa intern maupun ekstern

Terkait dengan infrastrukur saya tertarik dengan editorial Media Indonesia seperti tertulis di bawah ini.

Dari http://www.mediaindonesia.com ” Tragedi Infrastruktur Kamis, 07 April 2011 00:00 WIB”

INFRASTRUKTUR adalah tragedi yang semakin membelenggu Indonesia. Jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, tidak bertambah dalam jumlah maupun kualitas. Bahkan, jalan raya sebagai contoh, di seluruh Nusantara lebih banyak yang rusak daripada yang baik.

Sulit dibayangkan dengan infrastruktur yang compang-camping seperti saat ini, Indonesia mampu bersaing secara global. Setidaknya ada pemborosan Rp37 triliun dari sisi biaya angkutan akibat buruknya infrastruktur yang berimplikasi pada naiknya biaya produksi dan harga barang.

Mutu dan jumlah infrastruktur yang terus memburuk bertolak belakang dengan peningkatan APBN dari tahun ke tahun. Tahun 2004 belanja APBN kita adalah Rp430 triliun.

Sekarang, 2011, belanja APBN kita sudah Rp1.200 triliun. Terjadi peningkatan APBN tiga kali lipat dalam tempo tujuh tahun.
Ironi terbesar dan sekaligus tragedi adalah uang yang terus membengkak di kantong negara hanya mengakibatkan kemerosotan jumlah dan mutu infrastruktur. Pasti ada kesalahan yang sangat fundamental dalam politik infrastruktur.

Anggaran yang terbatas jadi kambing hitam. Dari kebutuhan dana infrastruktur yang mencapai Rp1.400 triliun hingga 2014, pemerintah mengklaim hanya mampu menyediakan 19,6%-nya atau sebesar Rp274 triliun. Sisanya dilemparkan ke swasta.

Tetapi hasilnya tidak seperti harapan. Soalnya, masih ada ganjalan investor untuk masuk ke proyek infrastruktur.
Salah satunya soal pengadaan lahan yang tidak segera direspons. UU tentang pengadaan lahan bagi kepentingan umum tak kunjung terbit.

Dalam pembangunan jalan, misalnya, pemerintah begitu terfokus pada jalan tol dan melupakan jalan-jalan nontol yang menjadi bagian dari tanggung jawab negara terhadap rakyatnya.

Pembangunan infrastruktur tidak bisa ditunda lagi. Mustahil memiliki daya saing nasional apalagi global kalau infrastruktur buruk, tersendat, bahkan terputus.

World Economic Forum menempatkan Indonesia di bawah negara-negara tetangganya soal kualitas infrastruktur. Indonesia mendapat skor 3,7 dari maksimal 7 poin, lebih rendah ketimbang Thailand (4,9) dan Malaysia (5,5).

Peringkat itu seharusnya membuat pemerintah terpicu. Keterbatasan anggaran dan ruang fiskal yang sempit jangan jadi alasan untuk malas mencari terobosan untuk membangun infrastruktur.

Pemerintah harus ingat, tanpa ketersediaan infrastruktur, sulit bagi Indonesia menaikkan daya saing menuju keterbukaan pasar ASEAN pada 2015.

Apa kita mau hanya jadi pasar ekspor negara lain?

Agreed Upon Procedure dan Kewenangan BPK

Leave a comment

Agreed Upon Procedure atau dapat disingkat dengan sebutan AUP adalah salah satu level pemeriksaan BPK RI berjenis pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). AUP dijadikan sebagai salah satu level terendah dalam hirarki PDTT. Rendahnya AUP tersebut dapat dilihat dari level keyakinan yang ingin didapatkan auditor, jumlah evicende yang dikumpulan, prosedur pemeriksaan yang terbatas dan jenis opini yang dinyatakan oleh auditor.

Di ranah audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik (KAP), perikatan KAP dengan client ditujukan untuk mendapatkan opini auditor atas hal-hal yang diinginkan client terkait dengan prosedur yang dilakukan tersebut. Terkait dengan level fee maka AUP akan lebih murah dibandingkan dengan level pemeriksaan eksaminasi dan reviu. Di sinilah fee menentukan, jika pengin hasil yang lebih meyakinkan dan prosedur audit yang lebih luas maka client membayar fee audit lebih tinggi untuk type reviu dan eksaminasi.

Beberapa jenis audit yang terkait dengan tujuan untuk mendapatkan kesimpulan atas hal tertentu seperti misalnya audit Subsidi BBM, Listrik, pupuk dsb diartikan sebagai AUP. Sebagian pihak tertentu di BPK memang seperti itu. Namun demkian perdebatan yang harus dilakukan adalah menimbang dan mengukur apakah suatu prosedur dapat disebut sebagai reviu, AUP ataukah eksaminasi. Dalam hal penulisan laporan (LHP) definisi mengenai ketiga jenis level pemeriksaan ini tidak dicontohkan dengan gambalang. Dengan ini maka masing-masing auditor dapat membuat judgment sendiri sesuai dengan apa yang difikirkan dan diyakininya.

Lantas apa permasalahan antara AUP dengan BPK. Jika selama ini AUP dinyatakan sebagai prosedur yang dilakukan auditor dengan persetujuan pihak ketiga (pihak tertentu maka dengan demikian membawa implikasi superioritas pihak tertentu tersebut. Di dalam Juklak PDTT BPK, AUP secara tidak jelas disebutkan apakah prosedur tersebut harus disetujui oleh pihak ketiga, pihak tertentu ataukah harus disetujui oleh pemberi tugas. Kalau dibaca dengan pelan-pelan maka pembaca akan mendapat kesan bahwa prosedur dalam AUP disetujui oleh pihak ketiga (pihak tertentu). kalau disebut disetujui oleh pemberi tugas maka memang seharusnya seperti itu. Semua jenis pemeriksaan BPK baik itu bersifat reviu maupun eksaminasi disetujui oleh pemberi tugas. Dengan demikian tidak ada yang spesifik terkait dengan hal ini.

Klausul disetujui oleh pemberi pihak tertentu seperti dinyatakan di atas menimbulkan kesan superioritas pihak tertentu tersebut atas BPK. Padahal menurut ketentuan hanya DPR-lah yang dapat meminta BPK untuk melakukan audit tertentu selain dari audit yang memang direncanakan oleh BPK sendiri. Dalam praktik yang berjalan sekarang ini pun DPR tidak pernah mencampuri urusan prosedur audit yang telah disusun oleh BPK. Ini terkait dengan sifat BPK yang bebas dan mandiri dalam melakukan audit.

Persetujuan oleh pihak tertentu dengan ini akan membatasi kewenangan BPK dalam menerapkan prosedur audit yang dilakukan. Dengan demikian maka seharusnya BPK dapat secara teliti melihat masalah ini untuk kemudian melakukan ralat atas ketentuan operasional (Juklak) yang mengatur mengenai PDTT tersebut.
AUP dengan ini seharusnya hanya dikaitkan keleluasan prosedur pemeriksaan berdasarkan kewenangan internal BPK dalam menerapkan prosedur pemeriksaan.

Masuk era 30

Leave a comment

Fase hidup kita dapat kita bagi dalam dasawarsa. Dasawarsa pertama adalah masa kanak-kanak 1 – 10 tahun, dasawarsa kedua 11 – 19 tahun adalah masa remaja, dasawarsa ketiga masa menuju kedewasaan (20 – 30 tahun), masa (usia 31 – 55) tahun adalah masa kematangan. Setelah itu adalah masa menuju usia senja.

Usia 31 hingga 55 tahun adalah periode dimana setiap personal dapat dinilai sama tidak peduli usianya dalam konteks bekerja. Yang membedakan hanyalah faktor pengalaman saja. Di usia tersebut jangan heran jika ada beberapa orang yang dapat mencapai posisi tinggi di awal usia 30 -an yang secara normal biasanya dijabat oleh orang-orang dengan usia 50 tahunan. Tengok saja misalnya Firmanzah yang menjabat dekan ekonomi UI pada usia 32 tahun. Atau sebut saja Laksamana sukardi yang jadi VP di CityBank bahaka papa usia 29 tahun.

Memasuki masa kematangan di usia 31 tahun ada beberapa hal yang berubah secara fisik maupun secara mental dan psikis. Di usia awal fase kedewasaan kita dituntut tanggung jawab yang lebih sebagai orang dewasa. Dalam hal karir, di benak saya sudah tidak terlintas lagi keinginan untuk mencoba-coba peruntungan di tempat lain. Ibarat petani yang telah memilki sawah garapan, saya hanya mencoba mengolah sebaik mungkin kapling sawah yang saya miliki untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin.

Saya cukup bersyukur dengan keadaan yang ada. Walaupun belum punya tunggangan beroda empat namun saya sudah memiliki rumah yang cukup lumayan. Keadaan keuangan juga secara relatif baik karena tidak memiliki tanggungan utang besar. Walaupun tidak kaya namun saya juga tidak merasa sebagai orang miskin.

Di usia awal kedewasaan ini orientasi hidup saya juga mulai berubah. Sekarang saya merasa harus lebih realistis dengan keadaan di sekitar kita. Saya mulai belajar tentang menjalin hubungan kerja yang lebih baik dengan rekan-rekan kerja. Saya harus mulai berempati dan menunjukkan rasa simpati yang lebih. Saya mulai mencoba memahami kondisi orang lain, dan tidak memaksakan merek untuk berbuat sesuatu yag dulu saya pernah lakukan (dalam konteks kerja). Di balik kebiasaan dan sifat-sifat yang berwarna dari rekan-rekan kerja, setiap orang pada hakikatnya memilki keunggulun yang spesifik yang perlu dimanfaatkan dengan baik. Pelajaran ini saya ambil setelah ada yang menyampaikan ke saya bahwa saya tidak berhasil membina anak buah dengan baik.

Mimpi-mimpi saya dulu pada saat awal mulai bekerja adalah bekerja di sebuah institusi yang diisi oleh-orang-orang yang kompeten, agresif, bermotivasi tinggi dalam mengejar target dan profesional mulai harus ditinggalkan. Namun apa daya, lingkungan kerja saya tidak sesempurna seperti yang saya bayangkan. Untuk mencapai pekerjaan yang terbaik saya sekarang mencoba mendorong rekan-rekan kerja agar berbuat lebih baik bukan hanya berfikir mengenai uang yang akan didapatkan namun kualitas perkerjaan harus ditingkatkan.

Ada kawan yang pernah bercerita bahwa kalau sekadar kerja maka yang didapatkan adalah uang, namun apabila kita memiliki hal lain berupa pengabdian, pembinaan dan menyebarkan hal yang baik-baik bagi orang di sekitar maka tabungan akhirat kita juga akan senantiasa meningkat. Nah unsur pengabdian kepada profesi, pembinaan dan coaching itulah yang harus saya lakukan agar pekerjaan dapat berhasil dengan baik. Sesuai dengan kode etik kerja yang ada di institusi tempat saya bekerja maka integritas, independensi dan profesionalisme mutlak dijaga dengan baik. Sarana berupa petunjuk kerja (SOP) di tempat kerja sudah disusun, walaupun tidak sempurna paling tidak sudah ada dan kita tinggal menjalani apa yang ada. Inilah yang mendorong kita untuk berbuat sesuai standar, syukur-syukur kalau kita berbuat beyond the call of duty.

Secara biologis kondisi fisik juga mulai menurun. Kebiasaan kerja yang timpang dengan kegiatan fisik membuat badan cepat lelah. Apalagi saya terus terang malas berolahraga, dengan kondisi itu maka penyakit pun mudah datang. Alhamdulillah secara genetik saya tidak memiliki riwayat penyakit berat. Memasuki era kedewasaan ini, permasalahan yang membuat saya pusing adalah cepatnya uban tumbuh di kepada dan ketombe yang tiada sembuh-sembuh. Mudah-mudahan awal era ini saya lebih berhasil dalam membina karir, rumah tangga, kondisi keuangan dan kondisi spiritual yang lebih baik.

Entitas A yang Bingung

Leave a comment

Bingung adalah representasi dari ketidakmengertian mengenai suatu situasi. Situasi dapat berupa rencana dapat pula masalah yang sedang dihadapi. Bagaimana jika semua orang dalam suatu entitas bingung dan tidak mengerti akan berbuat apa?

Syahdan, suatu entitas A dirundung kebingungan untuk melakukan mengeksekusi pekerjaannya. Seperti entitas lainnya, entitas A sudah memiliki perencanaan yang sangat matang. Rencana tersebut sudah termaktub dalam kitab suci yang disebut sebagai RKAP. Kitab inilah yang dapat dijadikan acuan untuk melakukan pekerjaan beserta batasan pagu anggaran yang tidak boleh dilanggar. Sebagai suatu rencana, RKAP tersebut terhitung sebagai suatu yang ideal karena berupa rencana aksi secara korporasi / umum yang selanjutnya diterjemahkan dalam RKAP lanjutan yang bersifat khusus.

Entitas A bingung untuk merealisasikan RKAP yang dimiliki karena beberapa faktor:

1. SDM ternyata tidak mendukung. Bayangkan jika kita akan melakukan suatu proyek yang sangat besar yang membutuhkan keahlian dan kompetensi khusus di bidang yang sangat rumit. Sudah barang tentu entitas A harus memiliki profesinal yang mumpuni yang meliputi keahlian lintas sektoral. Namun apa daya ternyata entitas A tidak memilikinya. Entitas A hanya didukung oleh beberapa profesional yang masih jauh dikatakan sebagai prefesional. Dalam bekerja pun banyak yang tidak mentaati standar yang ada.

2. Terjemahan dari RKAP tersebut ternyata rumit. Jika RKAP dulu disusun dengan metode bottom up niscaya semua orang pasti tahu mengenai apa dan bagaimana RKAP itu. Ekses dari keadaan ini adalah timbulnya perdebatan yang panjang mengenai konsep untuk menuju ke RKAP. RKAP dengan ini menjadi bahan wacana yang gampang diperdebatkan bukannya sebagai suatu konsep yang matang yang gampang dieksekusi. Perdebatan para thinker dalam entitas A seperti tiada berujung malahan menimbulkan ide untuk lari dari RKAP.

3. Perangkat pendukung tidak disiapkan dengan baik. Bayangkan jika tentara yang akan menuju medan perang dipersenjatai dengan senapan angin yang rusak. Pilihannya hanya ada dua yaitu mati dengan konyol di medan perang atau tidak berangkat perang sama sekali. Perangkat kerja berupa manual dan SOP belum siap sehingga kalau mencoba untuk merealisasikan RKAP maka pelaksana di entitas A tidak memiliki guidance yang jelas. Betapa susuh untuk mengukur kriteria keberhasilan pekerjaan sementara perangkat untuk melakukan pekerjaan tidak tersedia dan standar pelaporan yang menjadi muara suatu pekerjaan tidak tergambar dengan baik.

4. Sistem yang berlaku dalam induk entitas tidak memungkinkan entitas A untuk bergerak dengan dinamis. Coba saja jika kita memiliki keleluasaan untuk menentukan prioritas dan struktur kerja yang loose (tidak terlalu ketat) saya yakin setiap pekerja akan dapat mengembangkan kreatifitisnya dengan baik.

5. Masing-masing pekerja bekerja dengan tidak terarah. Konsep keterarahan kerja pada dasarnya adalah konsep yang sangat sederhana. Agar pekerjaan terarah maka manajemen entitas A perlu melakukan pengendalian terutama dari sisi waktu. Jika manajemen sendiri tidak dapat dicontoh dalam hal tenggat waktu menyelesaikan pekerjaan maka bagaimana dengan para pekerja di entitas itu. Dalam entitas A tidak ada standar bahwa perkerjaan “A” harus diselesaikan beberapa satuan waktu. Kenyataan yang ada adalah perkerjaan banyak yang molor bahkan berulang tahun (sampai akhir tahun blm selesai shg harus diselesaikan tahun berikutnya).

Demikian kondisi entitas A yang sedang bingung. Jika anda adalah komponen atau bagian dari entitas A maka hal yang paling baik yang anda lakukan adalah melompat ke entitas lain yang lebih jelas.

Jam Kerja dan Profesionalisme

Leave a comment

Syahdan di suatu kantor, demi untuk mencapai cita-cita luhur reformasi birokrasi maka jam kerja karyawan kemudian ditambah. Jika dulu pegawai di kantor itu datang pada jam 8 trus pulang jam empat maka sekarang jam datang menjadi jam 7:30 pulang jam 5.00. Reformasi birokrasi memang membawa berkah berupa naiknya tunjangan namun si karyawan harus lebih disiplin dalam bekerja minimal untuk absen di mesin cap jari pagi dan sore.

Kalau dihitung-hitung, jam kerja karyawan sekarang menjadi 9 jam kerja setelah dikurang istirahat 1/2 jam. nah bandingkan dengan UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa jam kerja adalah 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 (satu) minggu. Kalau jam kerja normal waktunya melebihi jam kerja di UU bukannya berarti jam kerja di kantor tersebut melanggar UU. Ataukah tambahan tunjangan dapat dianalogikan sebagai lembur? Wah guawat dech kalau tiap hari harus lembur…..

Bukan hanya jam kerja yang melebihi waktu yang ditentukan di UU, aturan baru di kantor itu juga sangat ketat dalam memotong penghasilan pegawai. Nggak masuk seharian (kecuali opname di RS) dipotong 3%, nggak ikut upacara bendera dipotong 5%, terlambat dipotong 1%, pulang sebelum waktunya dipotong 1% juga. Nah kalau nggak mau dipotong pegawai di kantor tersebut harus sangat “militan’ menjaga absen jangan sampai kena tanda “silang”. Efeknya adalah si pegawai harus berangkat pagi buta, pulang larut malam (hanya karena takut dipotong).

Keadaan ini menimbulkan kondisi keluarga pegawai menjadi kurang sehat. Bayangkan para pagawai wanita yang punya anak kecil akan berkuranglah waktu kumpul dengan anak-anak mereka. Jam kerja 9 jam sehari akan merampas waktu berinteraksi yang berharga antara ibu dan anak. Selain itu hal itu menimbulkan moral hazard pegawai, mangapa? Kantor tersebut bukanlah kantor pelayanan melainkan kantor yang lebih mementingkan proses intelektual dan berfikir. Waktu yang panjang tidak selalu koheren dengan kualitas pekerjaan yang dihasilkan dari proses intelektual. So jika ada penugasan di luar yang notabene pegawai tersebut diberikan tambahan uang saku, maka sebagian akan memanfaatkan jam kerja yang longgar di waktu dinas keluar sebagai kompensasi jam kerja yang ketat di waktu normal. Dinas luar dengan demikian menjadi lahan bagai pegawai untuk membolos karena membolos pada waktu dinas luar tidak terkena potongan. Efeknya adalah pekerjaan yang sesungguhnya butuh effort yang lebih malah berkurang kualitasnya.

Dengan ini maka profesionalisme menjadi taruhannya. Jam kerja yang panjang tidak lantas membuat mutu pekerjaan menjadi meningkat. Waktu yang lama saya fikir tidak memberikan kontribusi yang sinifikan dari profesionalisme pegawai yang dituntut dalam cita-cita reformasi birokrasi. Yang lebih penting daripada jam kerja adalah insentif factor yang dapat menginduksi pegawai meningkatkan kualitas pekerjaannya secara tepat waktu dan kualitas yang tinggi.

Pendek kata sudah saatnya kantor itu menerapkan pola reward yang berbeda dengan keadaan yang ada. Jika tidak ada yang bisa didapatkan dari effort dan kualitas yang lebih tinggi maka pegawai akan bekerja apa adanya. Toh ada anekdot PGPS – Pintar Goblok Pendapatan Sama. Kondisi yang sepertinya menjadi lingkaran setan, dimana tidak ada reward yang lebih atas prestasi kerja pegawai dibanding dengan pegawai yang substandar bahkan mungkin bisa disebut offspec.

Menciptakan Budaya Organisasi

Leave a comment

Budaya suatu organisasi pada dasarnya dibentuk oleh suatu sistem. Sistem adalah abadi sementara figur bisa berulangkali berganti. Jika sistem telah tertanam dalam alam fikiran anggota organisasi tersebut maka budaya organisasi akan muncul.

Mengidentifikasi kultur organisasi sangatlah mudah. Tengok saja perusahaan angkutan Blue Bird. Perusahaan ini mampu menciptakan image aman dan nyaman untuk siapa saja yang menggunakan jasa perusahaan ini. Sapaan selamat siang, pagi, sore, apa khabar serta hendak kemana (tentunya dengan bahasa yang sopan dan ramah) telah menjadi budaya para pengemudi Blue Bird. kemanapun kita pergi blue bird selalu siap mengantar. Faktor inilah yang tidak dimiliki oleh perusahaan taksi yang lain.

Apakah budaya seperti blue bird tadi ada dengan sendirinya? tentu saja tidak. Budaya yang berorientasi image tersebut pasti diciptakan dan dijaga oleh sistem. Sistem dapat mendrive orang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kaidah sistem yang berlaku di organisasi tersebut. Beberapa contoh yang mudah dilakukan adalah:

1. Pemberian reward dan punishment untuk siapa yang berprestasi dan yang tidak berprestasi. Reward dan punishment harus tegas dan tidak mengenal batas waktu.
2. Konsistensi sikap dari leader dari organisasi tersebut. Konsistensi ini membuat aturan menjadi lebih jelas dan bawahan memiliki petunjuk untuk bertindak.
3. Whistle blowing atau para “penggonggong” ini sangat berperan untuk menjaga jangan sampai ada anggota organisasi yang menyimpang dari kaidah etika dan sistem yang telah disepakati bersama. Jika ada whistle Blower secara internal maka tidak akan ada yang berani berbuat di luar batas toleransi.
4. Rules jelas dan telah diketahui oleh semua orang dalam organisasi. Kejelasan ini penting karena jika tidak maka semua orang akan mencari-cari sendiri dengan cara-cara mereka sendiri. Contoh, jika tidak ada standarisasi yang jelas mengenai penilaian kualitas pekerja dalam organisasi maka orang akan melakukan cara-cara yang tidak etis untuk naik posisi.
5. Kriteria tentang prestasi harus dirumuskan dengan jelas. Prestasi juga harus terukur dan bisa dinilai secara vertikal maupun horizontal.
6. Harus ada history yang selalu mengingatkan akan apa yang pernah terjadi sehingga setiap orang akan selalu dalam alam kesadaran. History atau catatan sangat mutlak diperlukan agar permisifisme dapat ditekan dan orang akan selalu ingat supaya tidak mengulang lagi kesalahan yang telah dilakukan.

Demikian, mudah-mudahan kultur organisasi yang baik dan etis dapat dijalankan oleh setiap pekerja maupun anggota dalam organisasi kita.

Older Entries